Niat Mundur Gibran Belum Resmi, DPR Diminta Tetap Proses HMP

Jakarta - Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Indrajaya mengatakan proses hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap berjalan sebelum ada pengunduran diri secara resmi.

Menurut dia, pernyataan niat untuk mundur tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan proses konstitusional yang sedang ditempuh DPR.

“Jangan sampai persoalan ini terus menjadi bola liar. Kalau memilih mundur, tempuh mekanisme pengunduran diri secara resmi. Kalau tidak, mekanisme HMP harus berjalan sesuai konstitusi,” kata Indrajaya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/11).

Dia menjelaskan pengunduran diri merupakan keputusan pribadi, sedangkan HMP merupakan urusan kelembagaan negara yang harus berjalan berdasarkan ketentuan konstitusi.

Indrajaya berharap seluruh pihak mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik maupun pribadi.

Dalam situasi politik yang serius, lanjut dia, seorang pemimpin harus memiliki jiwa kenegarawanan dan keberanian mengambil keputusan demi menjaga kehormatan jabatan serta stabilitas pemerintahan.

“Jabatan itu bukan segala-galanya. Kepentingan negara jauh lebih besar daripada kepentingan seseorang. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan terbaik bagi bangsa, termasuk ketika harus mengutamakan kehormatan jabatan dan kepercayaan publik,” katanya.

Ia menambahkan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, mekanisme pengisiannya telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD Tahun 1945, yakni MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Menurut Indrajaya, polemik persyaratan pencalonan Gibran harus segera memperoleh penyelesaian yang jelas dan konstitusional agar tidak menimbulkan ketidakpastian politik dan ketatanegaraan.

Sejumlah mekanisme konstitusional sudah tersedia dan harus dihormati, baik melalui proses HMP yang ditempuh DPR maupun melalui pengunduran diri secara sukarela berdasarkan prosedur yang berlaku.

“Negara tidak boleh disandera oleh ketidakpastian. Hukum harus menjadi panglima dan konstitusi harus menjadi pegangan bersama,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11) pagi.

Pada pertemuan itu, kata Prasetyo, Wapres Gibran juga memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di pengadilan tata usaha negara (PTUN).