BPBD Gorontalo Cegah Dampak Ekonomi dan Gagal Panen akibat Kekeringan

GORONTALO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo mendorong penguatan mitigasi kekeringan untuk menekan potensi kerugian ekonomi masyarakat, terutama petani yang berisiko mengalami gagal panen akibat keterbatasan ketersediaan air.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Provinsi Gorontalo Syahbuddin Buata, di Gorontalo, Senin (21/9), mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai wilayah yang memiliki risiko kekeringan.

Sosialisasi dilakukan melalui BPBD kabupaten/kota hingga perangkat desa, agar informasi terkait risiko tersebut dapat diteruskan dan dipahami oleh masyarakat.

“Kita sudah banyak menyosialisasikan lahan rawan kekeringan. Jangan sampai ada petani yang tetap melakukan pertanian hingga akhirnya gagal panen yang berdampak ke ekonomi masyarakat,” kata Syahbuddin.

Menurutnya, informasi mengenai wilayah rawan bencana perlu diketahui masyarakat agar dapat menjadi pertimbangan dalam menjalankan aktivitas pertanian, terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air.

Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, mengingat kekeringan tidak hanya berdampak pada ketersediaan air, tetapi juga dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat ketika menyebabkan gagal panen.

Untuk penanganan kekeringan yang berlangsung saat ini, kata Syahbuddin, Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan dukungan melalui Biaya Tidak Terduga (BTT) penanggulangan bencana.

“Untuk saat ini untuk operasional penyaluran air dan fasilitas penunjang untuk air bersih,” ujarnya.

Di sisi lain, BPBD juga memperkuat upaya pencegahan melalui pembaruan kajian rencana penanggulangan bencana yang dilakukan setiap lima tahun.

Syahbuddin mengatakan kajian tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan mendukung penyusunan RPJMD Provinsi, terutama dalam mengidentifikasi wilayah yang memiliki risiko bencana.

Ia mencontohkan informasi mengenai kawasan rawan gempa dan banjir perlu menjadi pertimbangan dalam pembangunan infrastruktur agar pembangunan tidak dilakukan pada wilayah yang berisiko tinggi.

“Jangan sampai buat jalan di kawasan yang ada garis gemparnya atau pembangunan infrastruktur di daerah yang rawan banjir,” katanya.

Syahbuddin menegaskan upaya menghadapi bencana, termasuk banjir dan kekeringan, membutuhkan kesadaran masyarakat serta kolaborasi lintas sektor di pemerintahan.

“Bencana banjir dan kekeringan ini menghadapinya harus sama-sama dengan kesadaran masyarakat dan kolaborasi lintas sektor di pemerintahan,” ujarnya pula.