Peningkatan Belanja Negara Belum Mendorong Sektor Riil

Selain itu, transmisi fiskal bisa mengecil ketika tambahan permintaan tidak sepenuhnya dijawab produksi domestik. Sebagian masuk melalui impor, sementara pembayaran bunga yang hingga Agustus mencapai sekitar 394 triliun rupiah lebih banyak berputar melalui sistem keuangan.

“Keduanya bukan berarti bermasalah secara otomatis, tetapi efeknya terhadap produksi dan tenaga kerja domestik memang berbeda dengan belanja yang langsung menciptakan permintaan barang dan jasa dalam negeri,” katanya.

APBN saat ini terlihat lebih menjalankan peran sebagai penyangga pertumbuhan daripada pengungkit investasi swasta.

“Fiskal tetap bekerja dan tanpa dorongan belanja pemerintah, pertumbuhan kemungkinan lebih lemah. Persoalannya adalah efek lanjutan dari belanja tersebut belum cukup kuat untuk membuat sektor swasta mengambil alih sebagai mesin pertumbuhan,” katanya.

Ke depan, dia menyarankan agar fokus bukan sekedar memperbesar belanja, tapi mengarahkan APBN untuk menurunkan biaya produksi. “APBN perlu lebih diarahkan untuk menurunkan biaya produksi, memperbaiki logistik dan energi, memperkuat infrastruktur produktif, serta memberikan kepastian proyek dan pembayaran kepada dunia usaha. Transfer ke daerah juga perlu diperbaiki melalui insentif dan tata kelola agar belanja tidak hanya terserap, tetapi benar-benar berputar di ekonomi lokal,” pungkasnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko menilai peningkatan belanja pemerintah perlu diikuti dengan semakin besarnya aktivitas sektor swasta agar stimulus fiskal dapat menghasilkan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian. Pemerintah sebaiknya tidak menjadi satu-satunya mesin yang diandalkan untuk mendorong pertumbuhan, melainkan menciptakan kondisi agar belanja negara mampu memicu investasi, produksi, dan penyerapan tenaga kerja oleh dunia usaha.

“Belanja pemerintah idealnya menjadi pemantik. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah perlu diarahkan agar membuka aktivitas ekonomi lanjutan di sektor swasta. Kalau belanja berhenti pada transaksi pemerintah dan penerima manfaat saja, efek penggandanya terhadap perekonomian tentu menjadi lebih terbatas,” kata Aditya.

Menurut Aditya, pelibatan swasta tidak semata-mata berarti menyerahkan proyek pemerintah kepada perusahaan, tetapi juga memastikan kebijakan fiskal menciptakan permintaan dan kepastian usaha yang membuat pelaku bisnis berani melakukan ekspansi. Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan keterkaitan program belanja dengan rantai pasok domestik, UMKM, industri pengolahan, serta sektor-sektor yang memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Yang perlu dikejar bukan hanya seberapa besar anggaran yang berhasil dibelanjakan, tetapi berapa banyak aktivitas ekonomi baru yang muncul setelah uang itu dibelanjakan. Ketika swasta merespons dengan investasi, menambah kapasitas produksi dan merekrut tenaga kerja, barulah belanja pemerintah mempunyai daya ungkit yang lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.