OJK Pasang Alarm, Himbara Diminta Perketat Risiko Kredit Pemerintah

JAKARTA – Penyaluran kredit dalam program pemerintah menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Namun, semakin besar penyaluran kredit, semakin penting pula manajemen risiko agar pembiayaan tetap sehat dan tidak berubah menjadi beban bagi perbankan maupun negara.

Karena itu, penguatan seleksi debitur, pemantauan kredit, serta mitigasi potensi gagal bayar menjadi kunci agar program pembiayaan pemerintah berjalan berkelanjutan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk senantiasa tetap menerapkan manajemen risiko serta tata kelola yang baik, seiring dengan besarnya dukungan pembiayaan terhadap program prioritas pemerintah.

Di samping itu, bank Himbara juga diharapkan memberikan kontribusi yang sejalan dengan kapasitas serta keahlian dari masing-masing bank.

"Terkait hal tersebut, besarnya kredit/pembiayaan yang disalurkan semestinya bukan dijadikan sebagai tujuan satu-satunya, namun harus pula dilengkapi dengan struktur kredit dan sumber pembayaran yang jelas, serta didukung dengan mitigasi risiko dan pemantauan yang memadai," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, dalam jawaban tertulisnya di Jakarta, Senin.

Secara umum, OJK memandang positif peran bank Himbara dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

Sebagai bagian dari BUMN yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara, bank Himbara diharapkan ikut menjalankan peran dalam menyukseskan berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah dan dengan tetap diandalkan untuk menghasilkan laba.

"Sehingga, bank Himbara merupakan bagian penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus ikut berperan aktif dalam pemerataan kesejahteraan," ujar Dian.

Adapun beberapa program pemerintah yang melibatkan partisipasi perbankan antara lain kredit usaha rakyat (KUR), penghapustagihan kredit kepada UMKM, program 3 Juta Rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Dukungan tersebut menunjukkan bahwa industri perbankan secara konsisten mengambil peran dalam mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," kata Dian.

Khusus KDKMP, Dian menyampaikan bahwa secara umum OJK mendukung komitmen pemerintah dalam pemenuhan kewajiban pembayaran kredit terkait KDKMP tersebut, sebagaimana telah dalam beberapa kesempatan disampaikan pemerintah melalui Menteri Keuangan.

Sejalan dengan penyampaian-penyampaian pemerintah dimaksud, OJK berpandangan bahwa berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan pembayaran kewajiban kepada bank Himbara tersebut telah/tengah dipersiapkan.

Hal ini termasuk yang terkait dengan kejelasan sumber pembayaran, berbagai proses verifikasi dan validasi serta lembaga pelaksananya, berbagai dokumentasi yang diperlukan, maupun peraturan dan/atau petunjuk pelaksanaan yang memadai dan dibutuhkan sebagai dasar pelaksanaan proses pembayaran kredit KDKMP tersebut.

"OJK tentunya mengharapkan agar perbankan, termasuk bank Himbara dapat terus berkembang dan bertumbuh tinggi dengan sehat, dilandasi penerapan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik, karenanya akan dapat terus berkontribusi untuk mendukung berbagai program pembangunan Pemerintah untuk mendukung ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," kata Dian.