Rumput Laut Jadi Andalan Baru, Hilirisasi Bisa Angkat Ekonomi Pesisir

JAKARTA – Rumput laut bukan lagi sekadar komoditas hasil laut yang dijual dalam bentuk mentah. Potensi pengolahannya menjadi berbagai produk bernilai ekonomi lebih tinggi membuka ruang bagi Indonesia untuk memperkuat industri hilir sekaligus meningkatkan pendapatan pembudidaya.

Karena itu, peningkatan nilai tambah rumput laut menjadi penting agar manfaat ekonominya tidak berhenti di tingkat bahan baku, tetapi ikut dirasakan sepanjang rantai produksi.

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme/UNDP) menilai peningkatan nilai tambah rumput laut melalui pengolahan, teknologi, akses pasar, dan investasi dapat memperkuat ekonomi masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia.

Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Sara Ferrer Olivella mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk memperkuat posisinya dalam industri rumput laut global, tidak hanya dari sisi volume produksi dan ekspor, tetapi juga nilai ekonomi yang dihasilkan di dalam negeri.

“Peluangnya adalah beralih dari pemimpin dalam volume menjadi pemimpin dalam nilai, dengan memobilisasi investasi dan inovasi untuk menciptakan produk bernilai lebih tinggi, pekerjaan yang lebih baik, dan pendapatan yang lebih tinggi,” kata Sara dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (18/9).

Pernyataan tersebut disampaikan terkait kunjungan delegasi Pemerintah Indonesia dan UNDP ke Sidoarjo, Jawa Timur, pada 17–18 September 2026 dalam rangka melihat pengembangan rantai nilai rumput laut melalui Archipelagic and Island States (AIS) Forum.

UNDP menyebut Indonesia merupakan salah satu produsen utama rumput laut tropis dunia, termasuk jenis Gracilaria, serta menyumbang sekitar 69 persen ekspor rumput laut global pada 2025.

Namun, potensi ekonomi komoditas tersebut dinilai tidak hanya berasal dari produksi dan ekspor bahan mentah. Penguatan produktivitas, industri pengolahan, penggunaan teknologi, akses pasar, serta investasi sepanjang rantai nilai dapat memperbesar nilai tambah yang diperoleh di dalam negeri.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Februari 2026 menunjukkan nilai ekspor rumput laut Indonesia sepanjang 2025 mencapai 315,62 juta dolar AS atau sekitar Rp5,3 triliun, setara 5,0 persen dari total nilai ekspor produk perikanan nasional.

Dari sisi hulu, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP mencatat produksi rumput laut pada 2025 mencapai 11,65 juta ton atau sekitar 63,29 persen dari produksi perikanan budi daya nasional. Angka produksi 2025 tersebut masih berstatus sangat sementara.

Menurut UNDP, Sidoarjo menjadi salah satu contoh pengembangan tersebut karena merupakan sentra budi daya dan pengolahan Gracilaria berbasis tambak di Jawa Timur.

Di sejumlah tambak pesisir yang mengalami perubahan lingkungan setelah semburan lumpur Lapindo pada 2006, rumput laut Gracilaria dibudidayakan bersama ikan bandeng sehingga tambak yang sebelumnya kurang termanfaatkan dapat kembali menghasilkan nilai ekonomi.

Dalam kunjungan ke lokasi budi daya Tlocor, delegasi melihat proses panen rumput laut, tambak yang telah direhabilitasi, serta praktik pengeringan yang dilakukan pembudidaya.

Delegasi juga mengunjungi Koperasi Agar Makmur Sentosa untuk melihat pemanfaatan fasilitas bersama bagi proses pengeringan, pembersihan, dan pengepresan rumput laut guna memperbaiki penanganan pascapanen.

Pendekatan pengembangan tersebut mencakup perbaikan dari tahap produksi hingga pemasaran, antara lain rehabilitasi tambak, pengelolaan air, penguatan fasilitas pascapanen, penyediaan peralatan bersama, pengelolaan koperasi, dan peningkatan keterampilan pembudidaya.

UNDP mencatat sejumlah persoalan masih perlu ditangani dalam pengembangan industri rumput laut, mulai dari produktivitas, ketersediaan infrastruktur dan teknologi, keterampilan sumber daya manusia, hingga akses pasar dan pembiayaan.

Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno mengatakan pengembangan ekonomi biru perlu menjaga keseimbangan antara penciptaan manfaat ekonomi dan perlindungan terhadap ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir.

“Bagi Indonesia, laut bukan hanya sumber peluang ekonomi, tetapi juga bagian penting dari identitas, ketahanan pangan, dan mata pencaharian jutaan orang,” kata Havas.

Menurut dia, pengalaman pengembangan rumput laut di Sidoarjo menunjukkan bahwa inovasi dan kemitraan dapat diterapkan secara nyata untuk menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari AIS Forum, forum negara kepulauan dan pulau yang diinisiasi Pemerintah Indonesia dengan dukungan UNDP untuk memperkuat kerja sama menghadapi berbagai tantangan kelautan, termasuk pengembangan ekonomi biru.

UNDP bersama Pemerintah Indonesia dan sejumlah mitra juga tengah mengembangkan usulan Indonesia Seaweed Investment Partnership (ISIP) untuk memperkuat koordinasi, memobilisasi investasi, mengembangkan inovasi, dan mempercepat pertumbuhan industri rumput laut yang berkelanjutan.

Melalui penguatan rantai nilai tersebut, pengembangan rumput laut diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperbesar manfaat ekonomi yang tinggal di dalam negeri serta menciptakan peluang pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat pesisir.