Indonesia Tercekik Polusi Udara, 1.700 Nyawa Melayang Akibat Karhutla

JAKARTA - Polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah di Indonesia telah menelan 1.700 korban jiwa sepanjang Agustus 2026. Selain karhutla, polusi udara kronis dari sumber non-karhutla lainnya tetap menjadi pendorong utama krisis kesehatan nasional yang tak kasat mata, dan bertanggung jawab atas 2.000 kematian pada Agustus. Dengan demikian, total kematian akibat polusi udara mencapai 3.700 jiwa di 15 provinsi yang paling terdampak.

Analisis terbaru Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) bertajuk 'Choking on inaction: Indonesia’s fires led to 1,700 deaths in August but regular air pollution even more' menyatakan, warga di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan menghadapi risiko kematian tiga hingga empat kali lebih tinggi dibanding warga di Pulau Jawa.

Karhutla menyebabkan Kalimantan menghadapi memburuknya kualitas udara yang jauh lebih ekstrem, dengan peningkatan kadar PM2,5 sebesar enam kali lipat pada Agustus dari 20 mikrogram per kubik menjadi 120 mikrogram per kubik. Hal itu mengakibatkan 69 persen dari total populasi di wilayah Kalimantan terpapar kualitas udara tidak sehat atau lebih buruk tertinggi.

Analis CREA, Katherine Hasan mengatakan krisis kualitas udara di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh asap karhutla. Warga di wilayah lain, terutama di kawasan perkotaan dan padat penduduk, terus menghadapi polusi udara dari aktivitas sehari-hari. Jawa menjadi wilayah dengan jumlah kematian tertinggi akibat polusi udara mencapai 1.600 jiwa per Agustus 2026.

Sebanyak 90 persen diantaranya karena emisi lintas sektor sepanjang tahun dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, industri, dan transportasi. Selama Agustus, puluhan juta warga Indonesia terpapar polusi udara tidak sehat hingga berbahaya secara nasional – dengan 41 juta penduduk pada puncaknya di tanggal 18, ditutup dengan 36,4 juta penduduk di tanggal 31.

“Asap tebal dan kabut asap lintas batas dari karhutla yang menyita perhatian publik dapat dengan mudah mengaburkan krisis polusi udara mematikan yang dihadapi masyarakat Indonesia hampir sepanjang tahun,” kata Katherine.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan atau perencanaan di sektor energi, tata guna lahan, dan ekonomi masih sering dibuat tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas udara dan batas aman bagi kesehatan masyarakat. Momen tersebut membuka peluang krusial untuk mendorong reformasi udara bersih.

“Pemerintah tidak bisa lagi mengabaikan seruan ini, terlebih di tengah situasi saat ini,” kata Katherine.

Krisis kualitas udara yang terjadi saat ini menyebabkan lonjakan penyakit saluran pernafasan akut (ISPA). Data Kementerian Kesehatan per 28 Agustus mencatat, 10,6 juta penduduk di tujuh provinsi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan terpapar dampak kesehatan akibat buruknya polusi udara.

Fasilitas Kesehatan

Direktur dan Pendiri Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyatakan lonjakan itu tidak dibarengi dengan jumlah fasilitas kesehatan yang memadai. Bahkan, Kalimantan sebagai wilayah yang sering dilanda kebakaran hutan, saat ini tidak memiliki rumah sakit khusus paru.

“Persoalannya adalah karhutla beriringan dengan komitmen anggaran yang rendah, baik untuk mitigasi maupun pascabencana. Sebagai contoh tidak adanya alokasi anggaran khusus untuk evakuasi medis hingga pembangunan RS Paru di lokasi rawan. Sebaran polutan ganda dari karhutla yang berada di area konsesi tambang batubara hingga pemanfaatan pembangkit batubara di Jawa, harusnya menjadi titik balik untuk segera melakukan pemensiunan pembangkit listrik berbasis batubara,” kata Bhima.

Studi CELIOS menghitung total biaya ekonomi dan kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia selama Januari-Agustus 2026 diperkirakan mencapai 39,29-123,1 triliun rupiah. Kerugian tersebut juga dirasakan dalam jangka panjang, lantaran karhutla menimbulkan beban kesehatan yang menggerus daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas tenaga kerja.

Penelitian Trend Asia mencatat sepanjang 2013 hingga 2026, sebagian besar titik panas yang terindikasi kuat sebagai kebakaran berada dalam konsesi tambang batu bara. Selain itu, titik panas juga terdeteksi di wilayah Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan konsesi perkebunan kelapa sawit. Temuan itu menunjukkan keterkaitan antara karhutla dengan kebijakan energi Indonesia, termasuk ketergantungan yang masih tinggi pada batubara, ekspansi biomassa berbasis kayu, dan pengembangan biofuel.

“Kebakaran ini harus menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Indonesia. Kebijakan energi tidak boleh dievaluasi hanya berdasarkan target pasokan atau output ekonomi, tapi juga dari terlindunginya masyarakat, tersedianya udara bersih, lingkungan yang sehat, serta akses yang adil terhadap sumber daya alam,” jelas Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Birry.

Lebih lanjut, CREA mengingatkan ancaman karhutla di tahun ini berpotensi semakin besar mengingat puncaknya belum terjadi. Secara historis, puncak karhutla berada pada akhir September hingga November, sehingga yang terjadi pada Agustus merupakan awal dari krisis yang lebih besar apabila tidak ditangani dengan serius. CREA pun meminta Pemerintah melihat persoalan kualitas udara sebagai satu kesatuan, baik yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan maupun dari sumber emisi rutin di sektor energi, industri, transportasi, dan sektor lainnya.

Pemerintah tambah CREA harus memperkuat kebijakan udara bersih melalui standar kualitas udara yang mengikat secara hukum, sistem pemantauan yang transparan, serta koordinasi lintas kementerian.