Pendidikan Kunci Putus Mata Rantai Kemiskinan

Jakarta - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan penguasaan ilmu pengetahuan dan pemerataan akses pendidikan merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.

“Karenanya, satu-satunya jalan untuk menghentikan sistem yang terus terjadi pada keluarga-keluarga yang kurang mampu adalah dengan pendidikan,” katanya dalam kegiatan Sarasehan Mitra Beasiswa, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Rabu (16/9).

Brian turut mengutip pesan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengingatkan pentingnya penguasaan sains dan teknologi bagi kemajuan bangsa di era modern.

“Di dunia yang modern ini, hanya dengan sains dan teknologi, kita bisa menghilangkan kemiskinan, bisa menjadi negara maju dan bisa menjadi negara modern,” ujarnya.

Menurut Brian, perguruan tinggi merupakan wadah utama berkumpulnya talenta muda unggul, seperti calon peneliti, dokter, hingga insinyur yang akan membawa Indonesia menjadi negara maju.

Namun, cita-cita generasi penerus bangsa tersebut sering kali terhenti di pintu gerbang perguruan tinggi karena keterbatasan biaya kuliah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah terus mengalokasikan dana lebih dari Rp15 triliun setiap tahun melalui berbagai program beasiswa yang diperuntukkan bagi keluarga tidak mampu.

Meski demikian, Brian menyadari upaya tersebut tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian karena tingginya kebutuhan beasiswa di lapangan.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat menghidupkan kembali semangat gotong royong melalui penyediaan beasiswa pendamping.

“Pendidikan tinggi merupakan tempat berkumpulnya talenta-talenta sains dan teknologi. Di kampus anak-anak muda kita belajar menjadi insinyur, peneliti, dokter, ahli teknologi yang terus akan memajukan bangsa kita. Namun sering pintu itu belum terbuka sama lebar bagi setiap anak,” ucap Brian.

“Ada banyak anak-anak berbakat, dia terpaksa berhenti di pintu gerbang perguruan tinggi karena satu kendala yaitu biaya. Di sanalah biasiswa berperan. Jika pendidikan tinggi adalah pintunya, maka tentu beasiswa ini adalah kunci untuk membuka pintu tersebut,” kata Brian melanjutkan.

Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, dunia usaha, mitra filantropi, dan perguruan tinggi yang selama ini telah berkontribusi membuka akses pendidikan bagi mahasiswa berprestasi.

Ke depan, Mendiktisaintek berharap ekosistem penyediaan beasiswa dapat terintegrasi dengan baik sehingga tidak ada lagi anak bangsa yang harus mengubur mimpinya hanya karena persoalan ekonomi.

Alokasi Anggaran

Sementara itu, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Teuku Riefky mengatakan dari delapan fokus Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pendidikan menjadi prioritas yang menentukan pencapaian prioritas lainnya.

“Satu-satunya prioritas yang mempengaruhi semuanya itu adalah pendidikan. Kalau pendidikannya bagus, kemiskinan juga bisa dientaskan, industri juga bisa tumbuh, ketahanan energi bisa terjaga dan seterusnya,” kata Riefky di Jakarta.

Ia mengatakan pembelanjaan yang berkualitas dan alokasi yang tepat menjadi penting untuk memastikan mutu pendidikan semakin baik.

“Tentu ini sangat kompleks, kita punya pemerintah pusat, lalu ada pemerintah daerah yang kadang juga kapasitas institusinya bisa sangat beragam,” katanya.

Meski demikian, ia mengapresiasi bahwa di tengah keterbatasan pembiayaan dan beragamnya kapasitas setiap daerah, kualitas pendidikan nasional terus mengalami peningkatan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan kunci Indonesia Emas 2045 adalah sumber daya manusia (SDM).

“Nah misalnya dari sisi lamanya sekolah saja. Kita menargetkan di tahun 2030 itu lebih dari 12 tahun tentunya. Tapi saat ini baru 8,9 tahun rata-rata anak Indonesia bersekolah. Nah kemudian belum kita bicara soal pendidikan tinggi. Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi kita baru sekitar 32 persen,” kata Hetifah.

Ia mengatakan lulusan perguruan tinggi pun masih menghadapi persoalan dalam memperoleh pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja. Karena itu, menurut dia, kuncinya adalah memastikan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan industri nasional. Ant/and