Antisipasi Banjir Hingga Kebakaran, DPRD DKI Usul Pembentukan Satgas Mitigasi Bencana

JAKARTA - Komisi A DPRD DKI Jakarta mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Bencana untuk memperkuat pemantauan terhadap berbagai potensi bencana di ibu kota. Satgas tersebut dinilai penting untuk memastikan ancaman bencana dapat terdeteksi dan diantisipasi lebih awal melalui koordinasi lintas instansi.

Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan dan pendalaman Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/9). Pembentukan satgas diharapkan dapat membuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap potensi bencana berjalan lebih terintegrasi.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Nuchbatillah mengatakan, berbagai potensi bencana seharusnya dapat diantisipasi melalui sistem pemantauan yang baik. Menurutnya, informasi mengenai ancaman bencana perlu diolah dan ditindaklanjuti agar pemerintah dapat mengambil langkah pencegahan sebelum kondisi memburuk.

“Bencana-bencana ini bukan sembarangan bencana, semua semestinya sudah terprediksi,” ujar Nuchbatillah.

Ia menilai penguatan koordinasi antarlembaga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam mitigasi bencana. Terlebih, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan dukungan dana hibah kepada sejumlah instansi terkait untuk pengadaan perangkat pendeteksi kondisi cuaca.

Menurut Nuchbatillah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) perlu memiliki sinergi yang lebih kuat dalam memantau sekaligus mengevaluasi potensi bencana. Ia mengingatkan bahwa ancaman yang harus diantisipasi tidak hanya berasal dari fenomena alam, tetapi juga bencana akibat aktivitas manusia seperti kebakaran.

“Bencana itu kan bukan alam saja, tapi bencana kebakaran juga bencana. Seperti Rototan kemarin, kan itu mesti nggak boleh terjadi,” tandas Nuchbatillah.

Selain kebakaran, perubahan musim juga menjadi salah satu faktor yang perlu masuk dalam sistem mitigasi bencana Jakarta. Setelah menghadapi periode kemarau panjang, ibu kota berpotensi kembali menghadapi ancaman banjir ketika musim hujan tiba, termasuk kemungkinan munculnya berbagai persoalan kesehatan yang berkaitan dengan perubahan kondisi lingkungan.

Karena itu, Nuchbatillah mengusulkan agar Satgas Mitigasi Bencana melibatkan sejumlah perangkat daerah yang memiliki peran berbeda dalam penanganan kondisi darurat. Beberapa di antaranya yakni BPBD, Gulkarmat, Satpol PP, serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta.

“Harus adanya Diskominfotik untuk menginformasikan, memitigasi daripada hal-hal mana daerah yang rawan sekali bencana. Bahkan kebakaran pun begitu,” kata dia.

Menurutnya, keterlibatan Diskominfotik diperlukan agar informasi mengenai wilayah rawan bencana dapat disampaikan secara cepat kepada masyarakat. Sistem informasi yang terintegrasi juga dinilai dapat membantu pemerintah menentukan langkah mitigasi berdasarkan kondisi dan lokasi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi bencana dan persoalan lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menghadapi kondisi cuaca tertentu di wilayah Jakarta.

“Sampai dengan hari ini kami sudah melakukan 131 sorti,” kata Marulitua.

Pelaksanaan OMC sebelumnya dilakukan sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi musim hujan pada awal 2026. Dalam beberapa pekan terakhir, operasi tersebut juga dimanfaatkan untuk membantu mengurangi tingkat polutan di wilayah Jakarta.

BPBD DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam pelaksanaan modifikasi cuaca untuk mengurangi dampak polusi dan debu akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam merespons kondisi lingkungan yang berpotensi berdampak terhadap masyarakat Jakarta.