Uni Eropa Siapkan Aturan 'Beli Produk Eropa' untuk Batasi Keunggulan Barang Tiongkok

BRUSSELS – Uni Eropa menyiapkan perubahan besar pada aturan pengadaan publik untuk mendorong pemerintah dan lembaga publik lebih banyak menggunakan barang serta jasa produksi Eropa. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat industri domestik sekaligus menghadapi persaingan dari perusahaan Tiongkok.

Dari The Guardian, Komisi Eropa pada Rabu (9/9) mengajukan rancangan perubahan aturan pengadaan publik yang memungkinkan otoritas di negara-negara anggota memberikan preferensi lebih besar kepada produk dan jasa dari Eropa ketika menggunakan anggaran negara.

Aturan tersebut tidak menetapkan kuota wajib untuk produk buatan Eropa. Namun, lembaga publik seperti sekolah dan rumah sakit akan diarahkan untuk tidak semata-mata memilih penawaran dengan harga paling murah.

Komisi Eropa menilai pengadaan publik merupakan instrumen ekonomi yang besar. Belanja sektor tersebut diperkirakan mencapai sekitar 15 persen dari produk domestik bruto Uni Eropa atau sekitar 2,6 triliun euro setiap tahun.

Pejabat Komisi Eropa yang membidangi kebijakan industri, Stéphane Séjourné, mengatakan perubahan aturan diperlukan agar pembeli sektor publik memiliki dasar hukum yang lebih jelas ketika memberikan pertimbangan kepada produk Eropa.

“Para pembeli dapat memiliki pendekatan yang lebih preferensial terhadap penawaran dari Eropa dan membatasi atau menolak penawaran dari negara-negara yang tidak memiliki perjanjian pengadaan publik atau tidak mengikuti aturan yang mengikat dalam hal pengadaan publik secara internasional,” kata Séjourné.

Dalam rancangan tersebut, kualitas barang dan jasa akan mendapat porsi lebih besar dalam proses pemilihan penyedia. Lembaga publik diwajibkan memberikan bobot sedikitnya 30 persen untuk aspek kualitas ketika menyusun persyaratan kontrak, atau menjelaskan alasan apabila indikator tersebut tidak digunakan.

Untuk kontrak yang membutuhkan banyak tenaga kerja, bobot kualitas ditetapkan minimal 50 persen. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah diharapkan tidak hanya mempertimbangkan harga ketika menentukan pemenang tender.

Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian Uni Eropa terhadap ekspansi perusahaan Tiongkok di sektor transportasi dan infrastruktur Eropa. Produk perusahaan Tiongkok dinilai mampu bersaing melalui harga yang lebih rendah, antara lain karena dukungan subsidi negara.

Pada April 2026, Komisi Eropa memblokir keikutsertaan sebuah perusahaan kereta api Tiongkok dalam konsorsium pembangunan jalur metro baru di Lisbon. Keputusan tersebut diambil setelah penyelidikan menemukan perusahaan itu memperoleh subsidi yang dinilai memberikan “keunggulan kompetitif yang tidak adil”.

Komisi Eropa sebelumnya juga membuka penyelidikan terhadap Nuctech, perusahaan keamanan asal Tiongkok yang memasok peralatan pemindai untuk bandara dan pelabuhan di Eropa. Penyelidikan tersebut berkaitan dengan dugaan pemberian subsidi dan keringanan pajak yang dapat memberikan keuntungan dalam persaingan.

Séjourné mengatakan preferensi terhadap produk Eropa seharusnya menjadi bagian dari keputusan politik dan pertanggungjawaban penggunaan uang publik.

“Harus sangat jelas bahwa bukan karena aturan Uni Eropa produk asing lebih disukai daripada produk Eropa, tetapi karena itu adalah pilihan politik yang dibuat,” ujarnya.

Rancangan aturan tersebut masih harus melewati proses pembahasan dan persetujuan Parlemen Eropa serta para menteri negara anggota. Isi aturan masih dapat mengalami perubahan selama proses legislatif.

Langkah ini sekaligus menandai perubahan pendekatan Uni Eropa yang selama bertahun-tahun dikenal mengedepankan prinsip pasar terbuka. Brussel kini semakin aktif menggunakan kebijakan industri untuk melindungi dan memperkuat kapasitas produksi di dalam blok tersebut.

Aturan pengadaan publik terbaru juga menjadi perhatian Inggris. Namun, Komisi Eropa menyatakan perusahaan Inggris tidak akan otomatis kehilangan akses karena kedua pihak memiliki kesepakatan yang mengatur akses pasar pengadaan publik secara timbal balik.

Séjourné mengatakan negara-negara di luar Uni Eropa yang memiliki perjanjian pengadaan dengan blok tersebut juga diperkirakan tetap mendapatkan akses.

Komisi Eropa akan menyediakan perangkat daring yang memungkinkan lembaga publik memeriksa negara mana saja yang memiliki hubungan pengadaan dengan Uni Eropa melalui perjanjian perdagangan bebas maupun kesepakatan internasional.

Salah satu indikatornya adalah keanggotaan dalam Agreement on Government Procurement (GPA) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perjanjian tersebut memiliki 22 anggota, termasuk Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat, Kanada dan Jepang. Tiongkok daratan belum menjadi pihak dalam perjanjian tersebut.