Arahkan Kenaikan Belanja ke Sektor-Sektor Pengungkit Ekonomi

JAKARTA - Pemerintah diimbau agar target kenaikan belanja negara sebesar 9,1 triliun rupiah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebaiknya diarahkan pada sektor-sektor pengungkit ekonomi di daerah.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listyanto mengatakan jika masih diubah, kenaikan target belanja tersebut sebaiknya ke sektor- sektor pengungkit ekonomi di daerah seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), industri, pariwisata, infrastruktur.

“Ini ditujukan agar efek pengganda ke perekonomian dari 9,1 triliun rupiah, lebih besar,” jelas Eko.

Untuk menjadi stabilisator perekonomian, porsi belanja yang berdampak ke upaya membangkitkan ekonomi harus lebih dominan. Bagi Indonesia yang diperlukan saat ini adalah belanja yang dapat menciptakan lapangan kerja, melalui insentif industri manufaktur (menampung tenaga kerja formal), penguatan dan insentif UMKM (menampung tenaga kerja lulusan pendidikan dasar-menengah), serta infrastruktur konektivitas.

“Kenaikan ini kemungkinan lebih ditujukan untuk mengakomodasi usulan belanja dari Kementerian dan Lembaga, sehingga sifatnya lebih ke belanja yang langsung menjadi bagian dari konsumsi pemerintah,” katanya.

Sebelumnya, dalam rapat kerja pembahasan postur sementara RAPBN 2027 antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, target belanja negara dinaikkan dari sebelumnya 4.097,2 triliun rupiah menjadi 4.106,3 triliun rupiah, sehingga terdapat peningkatan sebesar 9,1 triliun rupiah.

Peningkatan target belanja negara tersebut hanya terjadi pada pos anggaran belanja pemerintah pusat dalam hal ini kementerian/lembaga (K/L), di mana belanja pemerintah pusat ditingkatkan dari sebelumnya 3.362,2 triliun rupiah menjadi 3.371,3 triliun rupiah, dengan belanja K/L dari sebelumnya 1.504,7 triliun menjadi 1.513,8 triliun rupiah.

Selain target belanja negara, proyeksi pendapatan negara dan hibah juga ditingkatkan sebesar 9,1 triliun rupiah dari sebelumnya 3.426 triliun rupiah menjadi 3.435,1 triliun rupiah.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Bidang Revitalisasi Vokasi, SDM, dan Ketenagakerjaan KADIN DIY, Rommy Heryanto mengatakan tambahan belanja negara tidak akan efektif menciptakan lapangan kerja apabila pemerintah masih menjalankan pendidikan dan pelatihan vokasi tanpa mengacu pada kebutuhan tenaga kerja di daerah.

Rommy mengatakan penguatan vokasi harus ditempatkan sebagai penghubung antara kebijakan anggaran, pertumbuhan dunia usaha, dan penyerapan tenaga kerja.

“Persoalannya bukan hanya menyediakan anggaran pelatihan, tetapi memastikan kompetensi yang diajarkan memang sedang dibutuhkan perusahaan. Kalau tidak berdasarkan kebutuhan industri, lulusan pelatihan tetap akan kesulitan masuk ke dunia kerja,” kata Rommy, Selasa (8/9).

Dunia usaha katanya perlu dilibatkan sejak pemetaan kebutuhan tenaga kerja, penyusunan kurikulum, penyediaan instruktur, pelaksanaan pemagangan, sampai pengujian kompetensi. Keterlibatan tersebut diperlukan agar program vokasi tidak hanya mengejar jumlah peserta dan sertifikat.

Rommy mengatakan pendidikan dan pelatihan vokasi harus memperkuat tiga aspek utama, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Ketiganya diperlukan untuk menyiapkan peserta didik dan lulusan menjadi pegawai maupun pengusaha.

“Pendidikan dan pelatihan vokasi harus melakukan penguatan dan pencapaian pada aspek pengetahuan, keterampilan, serta attitude bagi peserta didik, lulusan, calon pegawai, maupun calon pengusaha,” katanya.

Ia menegaskan keberhasilan belanja vokasi harus diukur berdasarkan hasil akhirnya. Indikatornya antara lain jumlah peserta yang memperoleh pekerjaan, mengalami peningkatan produktivitas, atau mampu membuka dan mengembangkan usaha setelah mengikuti pelatihan.

“Jangan berhenti pada berapa orang yang dilatih dan berapa sertifikat yang diterbitkan. Pemerintah perlu melihat apakah setelah pelatihan mereka benar-benar bekerja, produktivitasnya meningkat, atau usahanya berkembang,” kata Rommy.

Di DIY, kebutuhan vokasi dapat dipetakan berdasarkan karakter masing-masing wilayah. Kota Yogyakarta dan Sleman, misalnya, membutuhkan tenaga di bidang layanan pariwisata, teknologi informasi, animasi, dan produksi konten digital. Sementara Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul memiliki kebutuhan penguatan keterampilan di bidang kriya, pengolahan pangan, pertanian, serta usaha berbasis potensi lokal.

Program pemagangan juga harus dirancang sebagai proses pembelajaran di tempat kerja, bukan sekadar menempatkan siswa atau peserta pelatihan di perusahaan. Karena itu, perusahaan perlu memiliki pelatih tempat kerja yang mampu membimbing peserta berdasarkan target kompetensi yang jelas.

Dorong Pertumbuhan

Dosen Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Atma Jaya, YB. Suhartoko menegaskan, kunci utama bukan hanya besarnya belanja, melainkan efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja.

Suhartoko menjelaskan, pengeluaran pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan sebagai penjaga stabilitas perekonomian.

“Pada situasi perekonomian bergairah dan inflatoir, pemerintah harus melakukan kebijakan kontraktif untuk mengerem pertumbuhan ekonomi yg sangat tinggi yg menimbulkan inflasi tinggi. Sebaliknya dalam situasi perekonomian lesu pemerintah melakukan kebijakan ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan penyerapan tenaga kerja,” kata Suhartoko

Menurutnya, kondisi saat ini membutuhkan peran pemerintah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan penyerapan tenaga kerja.

Masalahnya ada dua persoalan besar dalam kebijakan fiskal di tengah tingginya pengeluaran dan terbatasnya penerimaan negara. Pertama, perlunya perencanaan strategis dan masif dalam mengatasi persoalan volatilitas perekonomian. “Terkuncinya beberapa pengeluaran APBN, mau tidak mau ruang fiskal untuk mempengaruhi perekonomian juga terbatas,” jelasnya.

Persoalan kedua adalah rendahnya efektivitas penyerapan anggaran. Suhartoko menyoroti kebiasaan realisasi anggaran, terutama di daerah, yang sering menumpuk di akhir tahun.

“Berdasarkan histori realisasi penyerapan anggaran, terutama daerah, seringkali dilakukan menjelang akhir tahun, ini menunjukkan strategi, monitoring dan evaluasi tidak efektif, sehingga dampak multipliernya rendah. Di sinilah APBN dan APBD masih berkutat persoalan persoalan teknis,” tegasnya.