Data Ekonomi Tak Sesuai Kenyataan? Petugas Madiun Siap Bantu Ubah Desil Anda, Begini Caranya

MADIUN - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun membuka loket pengaduan bagi warga yang ingin mengajukan sanggahan dan perubahan data desil akibat ketidaksesuaian dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya, Jumat (4/9). 

"Bagi warga Kota Madiun yang ingin melakukan sanggahan dan perubahan data desil karena dinilai kurang tepat, maka bisa datang langsung ke kantor BPS. Nanti akan dibantu petugas untuk mengisi sejumlah formulir pemutakhiran data untuk sanggahan tersebut," ujar Kepala BPS Kota Madiun Abdul Azis di Madiun, Kamis.

Menurutnya, rata-rata ada sekitar 10 kepala keluarga yang datang ke kantor BPS setempat untuk mengurus sanggahan tersebut setiap harinya. Rata-rata sanggahan mereka adalah merasa desil yang ditetapkan pemerintah belum tepat, karena secara ekonomi masih pas-pasan, bahkan minim.

Selain datang ke kantor BPS, masyarakat dapat melakukan pengecekan tentang desil tersebut melalui kanal Cek Bansos Kemensos, aplikasi SIKS-NG, maupun meminta bantuan operator desa atau kelurahan untuk mengecek Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Jika melalui Dinsos atau kantor kelurahan, di situ ada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Nanti akan ada petugas juga yang membantu untuk pengisian informasi terbaru," katanya.

Azis menjelaskan desil tidak bisa dimaknai secara langsung untuk menentukan seseorang kaya atau miskin. Sebab, desil memotret pengelompokan statistik berdasarkan karakteristik sosial ekonomi keluarga, dan itu terus dilakukan pemutakhiran data terbaru setiap tiga bulan.

"Jadi intinya, masyarakat yang merasa kondisi atau data desilnya belum sesuai dengan keadaan sebenarnya, memiliki kesempatan untuk mengajukan perbaikan data melalui kanal yang telah disediakan di atas," katanya.

Admin SIKS-NG Kelurahan Kejuron Kiki Indraswari menjelaskan untuk pembaruan data saat ini membutuhkan informasi yang lebih rinci dibanding sebelumnya. Warga tidak hanya diminta memberikan data dasar, tetapi juga informasi mengenai kondisi ekonomi keluarga.

"Sekarang pembaruan datanya memang lebih detail. Tidak hanya data dasar, tapi juga ada pengeluaran untuk makan, listrik, pengeluaran lainnya, sampai kondisi tempat tinggal. Jadi memang cukup banyak yang harus diisi," kata Kiki.

Dengan pengisian data yang cukup rinci tersebut, warga lanjut usia dan masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan teknologi bisa saja mengalami kesulitan jika harus mengurus secara mandiri. Karena itu, kelurahan dapat membantu proses pengajuan.

Bahkan, apabila warga lansia membutuhkan pendampingan di rumah, kelurahan dapat berkoordinasi dengan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

"Kami siap melayani di kelurahan. Kemarin ada hingga enam KK yang mengurus pembaruan desil. Pokoknya kami siap membantu masyarakat," katanya.