- Home
-
- Luar Negeri
-
- Lembaga Think Tank Desak P...
Lembaga Think Tank Desak Pemerintah Inggris Tinggalkan PDB Sebagai Ukuran Utama Kesejahteraan
Senin, 17 Agu 2026, 19:00 WIBLONDON â Lembaga pemikir Carnegie UK baru-baru ini meluncurkan laporan kritis yang mendesak perombakan total terhadap penggunaan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai indikator utama kemajuan sosial dan kesejahteraan masyarakat.Â
Laporan bertajuk "Life in the UK: A critical assessment of GDP as a measure of economic performance and social progress" tersebut, menegaskan bahwa ketergantungan ekstrem pada angka pertumbuhan ekonomi telah mengorbankan sektor sosial, lingkungan, dan kualitas demokrasi.
Ditulis oleh peneliti Cressida Gaukroger dan dirilis pada 6 Juni 2023, laporan ini menyoroti cacat mendasar PDB. Sejak awal dirancang, PDB hanya ditujukan untuk mengukur output ekonomi totalâmencakup pengeluaran konsumen, bisnis, dan pemerintahâbukan kualitas hidup manusia.
Pihak Carnegie UK menilai perdebatan mengenai PDB tidak boleh dilihat secara kaku.Â
Indikator yang digunakan untuk menilai kelayakan pinjaman pemerintah idealnya tidak disamakan dengan tolok ukur narasi kemajuan sosial suatu bangsa. PDB dinilai gagal menangkap faktor penting seperti aktivitas perawatan tanpa bayaran, kepercayaan pada institusi, tingkat ketimpangan sosial, hingga kerusakkan lingkungan jangka panjang akibat polusi.
Guna mengatasi masalah ini, laporan tersebut mengajukan tiga rekomendasi strategis:
 Aksi Internasional: Mendorong reformasi Sistem Akuntansi Nasional PBB agar menyertakan dampak lingkungan dan sosial dalam perhitungan ekonomi.
 Tindakan Domestik Inggris: Mendesak seluruh tingkatan Pemerintah Inggris mengembangkan ukuran baru yang betul-betul mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat dari waktu ke waktu.
 Kolaborasi Sipil dan Akademisi: Mendorong akademisi serta organisasi masyarakat sipil untuk menekan pemerintah agar meninjau ulang penggunaan indikator ekonomi dan non-ekonomi dalam penyusunan anggaran publik.
Carnegie UK menegaskan bahwa keputusan politik yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara berkelanjutan tidak boleh hanya didasarkan pada angka PDB semata.Â
Redaktur: Selocahyo Basoeki Utomo S
Penulis: Selocahyo Basoeki Utomo S
Berita Terkait:
-
Apakah Korupsi Masalah Hukum?
-
BI Optimistis: Ekspor dan Belanja Pemerintah Jadi Mesin Utama Ekonomi Kuartal III!
-
Sektor Pertanian Sumbang 14,35 Persen PDB Nasional, Tetap Jadi Penggerak Utama Ekonomi
-
Tim Ichiro ITS Meraih Juara Ketiga di Ajang RoboCup 2026 Korea Selatan
-
Reflektif Pelaksanaan Menyambut Tahun Baru di Jakarta
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.