Mau Konsisten Kurangi Kemiskinan, Beri Ruang Masyarakat Naik Kelas Secara Ekonomi

» Pengurangan kemiskinan akan efektif melalui desentralisasi dan demokratisasi ekonomi, termasuk anggaran.

JAKARTA - Pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 harus lebih terarah untuk memperkuat sektor-sektor yang langsung bersentuhan dengan rakyat, seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, petani dan nelayan. Hal itu penting, jika Pemerintah serius ingin menurunkan kemiskinan dengan benar dan merata. 

Guru Besar Sosiologi Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto, mengatakan, target menurunkan angka kemiskinan menjadi 6 sampai 6,5 persen tentu harus didukung. Tetapi pemerintah juga perlu melihat bagaimana APBN bisa lebih kuat mendorong ekonomi kerakyatan.

Intinya jelas Bagong, Pemerintah harus menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai bagian penting dari strategi menurunkan jumlah angka kemiskinan. APBN katanya, jangan hanya dipakai untuk menjaga stabilitas, tetapi juga harus menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat secara langsung.

“Mereka ini (petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil) yang sebenarnya punya peran besar dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi di daerah,” katanya.

APBN tambah Bagong harus menjadi instrumen untuk membangun ekonomi kerakyatan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi penting, tetapi yang lebih penting adalah memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar sampai ke masyarakat.

“Kalau ingin angka kemiskinan turun secara konsisten, masyarakat harus diberi ruang dan kemampuan untuk naik kelas secara ekonomi. Pemerintah jangan hanya memberikan bantuan ketika masyarakat sudah jatuh miskin, tetapi juga membangun ekosistem agar mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik,” pungkasnya.

Diminta pada waktu terpisah, Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, menilai kebijakan fiskal harus bergeser dari sekadar bantuan menjadi penguatan kapasitas ekonomi masyarakat miskin.

Menurut Awan, kunci penurunan kemiskinan ada pada peningkatan daya beli. Karena itu ia mendorong adanya terobosan fiskal dan program struktural yang menyasar langsung ke kelompok miskin produktif.

“Salah satu alternatifnya, sebagian skema bantuan sosial dapat ditransformasikan dalam bentuk kepemilikan saham (share) perusahaan publik/negara oleh penduduk miskin,” terang Awan.

Model seperti itu, bisa dipadukan dengan penciptaan lapangan kerja melalui program padat karya dan pembentukan perusahaan sosial. Pada skema tersebut, sebagian saham dimiliki penduduk miskin, tapi fokus usahanya padat karya bukan padat modal agar mampu menyerap tenaga kerja secara luas.

“Perusahaan padat karya ini tujuannya meningkatkan daya beli. Kalau hanya mengandalkan bantuan pangan dari pusat, pertanyaannya: apakah kemiskinan bisa teratasi?" tegasnya.

Sentralisasi Anggaran

Dalam kesempatan itu, Awan juga menyoroti struktur anggaran yang masih terpusat. Saat ini mayoritas perputaran APBN ada di pusat, sementara daerah hanya sisanya.

“Kondisi ini membuat banyak program riil di daerah sulit jalan. Pengurangan kemiskinan akan efektif melalui desentralisasi dan demokratisasi ekonomi, termasuk anggaran,” jelasnya.

Adapun bentuk konkret dari perlindungan ekonomi bagi penduduk miskin produktif kata Awan salah satunya dengan mengutamakan produk lokal dan pasar lokal.

“Bukan saja melalui skema perlindungan sosial, tetapi juga perlindungan ekonomi. Bentuknya pengutamaan produk lokal dan pasar lokal yang menjadi basis ekonomi rakyat, termasuk penduduk miskin, disertai pemberdayaan dari sisi produksi dan akses pasar,” paparnya.

Dengan kombinasi perlindungan sosial dan ekonomi, ditambah desentralisasi anggaran, Awan optimistis target kemiskinan 6 persen pada 2027 bisa dicapai tanpa membuat masyarakat hanya bergantung pada bantuan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan tingkat kemiskinan nasional turun pada rentang enam hingga 6,5 persen pada 2027.Target tersebut menjadi salah satu sasaran pembangunan pemerintah seiring upaya mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen pada 2027.

“Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang solid yang didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif menjadi faktor pendorong percepatan penurunan kemiskinan,” kata Menkeu dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa.

Menkeu optimistis pertumbuhan ekonomi yang solid dengan dukungan kebijakan fiskal yang efektif dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan nasional.