Sekjen Desak Pengaturan “AI” dan Penghentian Perang

NEW YORK — Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyerukan pengaturan kecerdasan buatan (AI), penghentian perang, penanganan perubahan iklim, dan reformasi institusi internasional. Hal tersebut disampaikan dalam pidato terakhirnya di Majelis Umum PBB sebelum masa jabatannya berakhir pada 31 Desember 2026.

Dalam pidatonya, Guterres kembali mendorong pengawasan global terhadap berbagai risiko yang ditimbulkan AI. Seruan tersebut disampaikan ketika Dewan Keamanan PBB bersiap menggelar pertemuan mengenai teknologi AI.

Hampir 130 pemimpin dunia berkumpul di New York untuk menghadiri rangkaian pertemuan tingkat tinggi PBB. Namun, sejumlah pemimpin seperti Presiden Tiongkok, Xi Jinping, serta pemimpin Afrika Selatan, India, dan Jerman, tidak menghadiri pertemuan tersebut.

Para delegasi memberikan tepuk tangan ketika Guterres membela solusi dua negara bagi Israel dan Palestina. Ia juga menyerukan agar negara-negara pencemar membayar dampak perubahan iklim serta mendesak reformasi terhadap institusi internasional.

Selama hampir satu dekade memimpin PBB, Guterres berupaya menjadikan organisasi tersebut sebagai mediator berbagai konflik. Ia juga mendorong PBB menjadi forum untuk mengatur perkembangan teknologi baru.

Guterres mengatakan negara-negara yang memimpin revolusi teknologi harus berbagi informasi mengenai risiko keselamatan AI. Negara-negara tersebut juga diminta bekerja sama dalam pengujian dan evaluasi teknologi AI serta membangun perlindungan bersama untuk menghadapi berbagai risiko.

Ia meminta para pemimpin dunia menciptakan kondisi bagi pengembangan AI secara bertanggung jawab. Guterres juga mendorong pembentukan kerangka multilateral untuk mengelola risiko AI dengan pengawasan yang kredibel dan independen.

Guterres telah lama mendorong tata kelola AI secara global. Pada 2023, PBB membentuk badan penasihat AI yang beranggotakan 39 orang dari berbagai latar belakang dan negara.

Pada tahun yang sama, Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan pertamanya mengenai risiko AI. Dalam pertemuan tersebut, Tiongkok memperingatkan agar teknologi AI tidak menjadi "kuda liar".

Sementara itu, Amerika Serikat memperingatkan potensi penggunaan AI untuk menyensor atau menindas masyarakat. Dalam isu Timur Tengah, Guterres menyerukan de-eskalasi dan dialog di tengah konflik yang meluas.

"Bersama-sama, mari kita sampaikan pesan yang jelas dari ruangan ini: Pertempuran harus dihentikan. Bantuan kemanusiaan harus mengalir. Dan hak serta kebebasan navigasi harus dipulihkan sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional," kata Guterres. ils/I-1