Kota Bima Makin Inovatif! Jumlah Inovasi yang Diajukan ke Kemendagri Melonjak

Rabu, 02 Sep 2026, 04:07 WIB

KOTA BIMA - Jumlah inovasi daerah di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, yang diajukan untuk mengikuti penilaian inovasi daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 2026 mencapai 291 inovasi atau meningkat 24,4 persen dibandingkan 2025 sebanyak 234 inovasi.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Bima Arif Roesman Effendy mengatakan peningkatan tersebut merupakan hasil pendampingan intensif terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) dan sejumlah unit pelayanan publik selama hampir tiga bulan.

Ket. Foto: Potongan gambar inovasi pelayanan publik SI CERAH (Celengan Darah) milik Pemerintah Kota Bima yang didaftarkan pada ajang internasional The 7th Guangzhou International Award for Urban Innovation di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. — Sumber: Antara foto

"Setelah seluruh inovasi berhasil kita submit, selanjutnya kita menunggu proses penilaian dari Kemendagri. Yang dinilai bukan hanya kuantitas, tetapi juga kualitas inovasi," katanya kepada ANTARA di Kota Bima, Selasa.

Ia mengatakan pendampingan dilakukan Tim Pendamping Inovasi BRIDA Kota Bima sejak 3 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan menyasar OPD, sekolah, rumah sakit umum daerah (RSUD), laboratorium kesehatan daerah (Labkesda), puskesmas, dan kelurahan.

Pendampingan mencakup identifikasi inovasi, penyusunan profil, pemenuhan dokumen pendukung, penguatan bukti atau eviden, hingga proses pengajuan melalui sistem penilaian Kemendagri.

Dari 291 inovasi yang diajukan, sebanyak 61 inovasi berasal dari OPD, 218 dari sekolah, dan 12 inovasi lainnya berasal dari puskesmas, Labkesda, dan kelurahan.

Arif mengatakan peningkatan tersebut juga menunjukkan sebaran inovasi mulai meluas. Pada 2025, sebanyak 215 dari 234 inovasi atau 91,9 persen berasal dari sektor pendidikan.

"Perubahan ini menunjukkan inovasi mulai menjadi bagian dari budaya kerja perangkat daerah dan unit pelayanan publik," ujarnya.

Menurut dia, pada 2026 seluruh enam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar telah memiliki inovasi, meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Urusan pendidikan masih mendominasi dengan 211 inovasi atau 72,5 persen, disusul kesehatan 32 inovasi atau 11 persen, sosial 14 inovasi atau 4,8 persen, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat enam inovasi atau 2,1 persen, pekerjaan umum dan penataan ruang empat inovasi atau 1,4 persen, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman dua inovasi atau 0,7 persen.

Selain jumlah, BRIDA Kota Bima mencatat rata-rata indeks kematangan 291 inovasi tersebut mencapai 97,32 atau masuk kategori sangat matang.

Sebanyak 125 inovasi atau 42,96 persen di antaranya mencapai tingkat kematangan 100 atau lebih. Adapun 166 inovasi lainnya tersebar pada kategori belum matang, mulai matang, cukup matang, matang, dan sangat matang.

Arif mengatakan pendampingan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi jumlah pengajuan, tetapi juga memperkuat bukti implementasi, manfaat, dampak, dan keberlanjutan inovasi.

"Inovasi membutuhkan komitmen, keberanian, dan konsistensi untuk mengubah cara kerja menjadi lebih baik," katanya.

Ia mengatakan setelah seluruh inovasi diajukan, Pemkot Bima kini menunggu proses penilaian oleh Kemendagri. Hasil penilaian tersebut akan menentukan capaian inovasi daerah Kota Bima pada 2026.

Ia berharap inovasi yang dikembangkan perangkat daerah dan unit pelayanan publik tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat.

Redaktur: Marcellus Widiarto

Penulis: Marcellus Widiarto

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.