Akses Pasar Seret, Pengembangan UMKM Tersendat

SURABAYA –Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan akses pasar menjadi salah satu tantangan utama pengembangan UMKM karena produk yang dihasilkan pelaku usaha belum selalu mampu terserap pasar domestik.

"Yang paling penting hari ini adalah pasar, karena problem kita yang paling utama bagi UMKM, kalau sertifikasi dan perizinan itu on process, pembiayaan sudah kita bantu, tetapi sering sekali UMKM kita tidak mampu jual barangnya," katanya dalam acara Bursa Wirausaha Unggulan sekaligus akad massal KUR Jawa Timur 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Rabu (23/9).

Menurut Maman, persoalan yang dihadapi setiap pelaku UMKM berbeda-beda tetapi secara umum dapat dikelompokkan pada aspek perizinan, sertifikasi, permodalan, dan akses pasar.

Namun, ia mengatakan dukungan pembiayaan tidak otomatis menjamin keberlangsungan usaha apabila produk yang dihasilkan tidak mampu terjual.

"Pada saat sudah dikasih pembiayaan, dia tidak bisa jual barang, bangkrut juga karena barangnya tidak laku," ujarnya.

Maman menilai salah satu faktor yang mempengaruhi daya serap produk UMKM di pasar domestik adalah tingginya persaingan dengan produk impor termasuk barang yang masuk secara ilegal.

Ia menekankan kondisi itu perlu mendapat perhatian agar stimulus dan insentif yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha dalam negeri dapat benar-benar mendorong kegiatan produksi.

"Kata kuncinya adalah membatasi produk-produk ilegal yang masuk dari luar yang akhirnya meluluhlantakkan pasar domestik kita," katanya.

Maman menegaskan pemerintah tidak bermaksud menutup pasar dari produk luar negeri melainkan memperkuat pengawasan dan membatasi masuknya barang ilegal agar persaingan di pasar domestik berlangsung lebih sehat.

"Kita tidak menutup sama sekali, tapi membatasi agar sterilisasi pasar domestik kita bisa menjadi lebih baik dan barang-barang lokal kita bisa laku di pasaran," ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah juga telah mendorong koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk menangani masuknya produk impor yang berpotensi menekan industri dalam negeri termasuk produk tekstil dan garmen.

Terlebih, tambah dia, perlindungan pasar domestik perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas produk agar UMKM tidak hanya bergantung pada pasar dalam negeri.