Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

YLKI Sampaikan 79 Aduan dalam Uji Materi UU Penerbangan di MK

17 Selasa, 01 Sep 2026, 03:22 WIB | Oleh: Tim Penulis
YLKI Sampaikan 79 Aduan dalam Uji Materi UU Penerbangan di MK YLKI Sampaikan 79 Aduan dalam Uji Materi UU Penerbangan di MK Doc: Antara
Ket. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menyampaikan keterangannya dalam sidang uji materiil Undang-Undang Penerbangan menyoal keterlambatan penerbangan di Ruang Sidang Utama, MK, Jakarta, Senin (31/8/2026).

JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat 79 pengaduan konsumen sektor transportasi udara terkait perubahan jadwal penerbangan sepanjang 2020–2025.

Ketua Pengurus Harian YLKI Niti Emiliana menyampaikan data tersebut dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (31/8).

Sidang ke-IX Perkara Nomor 190/PUU-XXIV/2026 itu beragenda mendengarkan keterangan pihak terkait YLKI mengenai pengujian Pasal 146, Penjelasan Pasal 146, Pasal 170, dan Pasal 176 UU Penerbangan.

“Berdasarkan pengalaman YLKI dalam menerima dan menangani pengaduan konsumen selama 2020 sampai 2025 tercatat 79 pengaduan yang secara khusus sektor transportasi udara yang berkaitan dengan permasalahan perubahan jadwal penerbangan,” kata Niti.

Selain perubahan jadwal, menurut dia, persoalan keterlambatan dan pembatalan penerbangan, kompensasi, pengembalian dana, bagasi, serta informasi pelayanan juga berulang kali diadukan konsumen setiap tahun.

Niti mengatakan perubahan waktu keberangkatan, keterlambatan, perubahan jadwal menjadi lebih awal, serta kompensasi dan ganti rugi bukan semata-mata persoalan hubungan kontraktual antara penumpang dan maskapai, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen.

Menurut dia, hal yang penting bagi konsumen bukan hanya mengenai perubahan jadwal atau keterlambatan penerbangan, melainkan juga bagaimana konsumen memperoleh informasi, kepastian tanggung jawab, dan pemulihan apabila mengalami kerugian.

Terkait Pasal 146 UU Penerbangan, YLKI berpandangan persoalannya bukan hanya keberadaan norma mengenai tanggung jawab pengangkut atas keterlambatan, tetapi juga pelaksanaan kewajiban dan akses konsumen terhadap informasi mengenai penyebab keterlambatan.

Penanganan keterlambatan telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015, termasuk kewajiban memberikan informasi mengenai penyebab keterlambatan. “Namun, berdasarkan pengalaman pengaduan yang diterima oleh YLKI, masih terdapat konsumen yang tidak memperoleh informasi mengenai penyebab keterlambatan secara jelas dan tepat waktu,” ujarnya.

Karena itu, YLKI menilai norma tersebut perlu didukung kepatuhan pelaku usaha, pengawasan implementasi, serta akses konsumen terhadap informasi yang benar, jelas, dan dapat diverifikasi.

Terkait Pasal 170, YLKI memandang kompensasi merupakan instrumen penting untuk memulihkan hak konsumen ketika pelayanan tidak diberikan sebagaimana diperjanjikan.

Namun, menurut Niti, perlindungan konsumen tidak semata-mata ditentukan oleh besaran kompensasi, tetapi juga kepastian, transparansi, dan kemudahan bagi konsumen untuk memperolehnya. Ant/S-2

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Dapat Tambahan Alokasi Gas, Menperin Sarmuji: Utilisasi Industri Melonjak, Target 85 Persen
    Langkah komprehensif Kemenperin untuk mengaudit struktur biaya gas ...
  • Mari Mencontoh Tindakan Para Bajingan
    Cuma di rejim ini para Bajingan difasilitasi untuk ...
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
idbuild web detail
Luar Negeri
AS Konfirmasi Selidiki Mega...
Daerah
Angin Kencang, BPBD Madiun ...
Olahraga
Bakat-bakat Muda Jadi Petar...
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
Menko Yusril: Belum Ada Nama Calon Wapres yang Diserahkan Oleh Presiden ke MPR

Menko Yusril: Belum Ada Nama Calon Wapres yang Diserahkan Oleh Presiden ke MPR

17 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +