Tembus Rp3,7 Kuadriliun, Venezuela dan AS Sepakati Perjanjian Minyak Raksasa

KOTA MEKSIKO - Pelaksana Tugas (Plt) Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengungkapkan bahwa perjanjian pengembangan minyak selama 25 tahun bersama Amerika Serikat berpotensi menyumbang pendapatan negara hingga 209 miliar dolar AS (sekitar Rp3,7 kuadriliun), Minggu (30/8). 

"Secara spesifik, ini berarti bahwa untuk setiap barel yang diproduksi dan dijual, sekitar $19 langsung masuk ke negara kami," kata Rodriguez dalam pidatonya.

Dia menjelaskan perhitungan itu didasarkan pada harga $65 (sekitar Rp1,1 juta) per barel, yang bisa lebih tinggi atau lebih rendah.

Perjanjian tersebut mengatur pembayaran royalti dan pajak laba kepada negara. Secara khusus, untuk delapan blok baru yang akan dikembangkan di sabuk minyak Orinoco, royalti minimumnya akan sebesar 16 persen, sedangkan pajak labanya sebesar 34 persen.

Menurut Rodriguez, perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat itu berlaku selama 25 tahun dan mengatur pengembangan 17 ladang strategis untuk meningkatkan produksi menjadi lebih dari 1,5 juta barel per hari.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Venezuela menyediakan sumber daya minyak, basis industri, dan pengalaman di bidang industri yang telah terakumulasi selama lebih dari 100 tahun, sedangkan AS menyediakan modal dan teknologi untuk pemulihan dan pengembangan aset-aset tersebut.

"Sebagai imbalannya, Venezuela memperoleh hasil produksi, lapangan kerja, investasi infrastruktur, pendapatan yang signifikan bagi negara, serta rantai pasok untuk industri nasional," kata Rodriguez.

Tujuan Venezuela itu tidak hanya terbatas pada perjanjian tersebut, katanya, tetapi juga mencakup perjanjian penting lainnya dengan perusahaan-perusahaan besar.

Venezuela berupaya menjadi kekuatan energi, produsen minyak utama, eksportir gas signifikan, serta mengembangkan industri petrokimia nasionalnya, ujarnya.

Venezuela tetap memegang kepemilikan dan kedaulatan atas sumber daya, sekaligus memanfaatkan modal, teknologi, dan kemampuan operasional untuk membangun kembali industri strategis yang sangat terdampak oleh sanksi