DPR Usulkan Penerapan AI di Indonesia Dibagi 3 Klaster: Kota, Desa, dan Daerah Tertinggal

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengusulkan agar penerapan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia dibagi menjadi tiga klaster berdasarkan karakteristik dan kesiapan wilayah, yakni perkotaan, perdesaan, dan daerah tertinggal.

Dia menilai pembagian tersebut penting supaya pemanfaatan teknologi tidak dilakukan secara seragam, mengingat kondisi infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di setiap daerah berbeda.

"Kita bagi menjadi tiga kelompok, perkotaan, perdesaan dan daerah tertinggal," ujar Dede usai menghadiri kegiatan Pink Model United Nations (PinkMUN) 2026 di Kampus Binus, Jakarta, Sabtu (29/8).

Dia mengatakan wilayah perkotaan sudah selayaknya menjadi kawasan yang lebih cepat mengadopsi teknologi dan AI karena didukung oleh infrastruktur serta sumber daya manusia yang relatif lebih siap.

Sementara untuk wilayah perdesaan, dia menyebut penerapan AI perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yang mana penggunaan teknologi tidak justru menghilangkan pekerjaan yang masih sangat dibutuhkan untuk menopang kehidupan masyarakat.

"Kalau semuanya larinya ke teknologi dan AI, enggak ada yang mau jadi petani. Siapa yang mengolah sayur kita, siapa yang mengolah peternakan kita?" kata Dede.

Untuk daerah tertinggal, dia menilai pemerintah perlu terlebih dahulu memperkuat infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia sebelum mendorong pemanfaatan AI secara lebih luas.

Menurut Dede, Indonesia memiliki tantangan berbeda dibandingkan dengan negara yang wilayahnya lebih kecil, karena Indonesia merupakan negara kepulauan dan luas.

Dengan demikian, kata dia, pembangunan infrastruktur digital nasional membutuhkan investasi besar, termasuk jaringan satelit dan infrastruktur komunikasi yang menjangkau wilayah terpencil.

"Kalau negara seperti Singapura, Malaysia, dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, mungkin lebih mudah mengumpulkan infrastruktur dalam satu area. Kita negara kepulauan, terpisah-pisah," tutur Dede.

Dia pun menekankan penerapan AI harus berorientasi pada manfaat dan dilakukan secara terukur, sehingga Indonesia tidak boleh sekadar menjadi pengguna teknologi yang dikembangkan oleh negara lain.

"Jangan sampai kita ingin maju, tetapi kita belum menguasai. Kalau kita nanti belum menguasai, yang ada kita dikuasai," ungkap Dede.

Selain kesiapan infrastruktur, dia menyebutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam menghadapi perkembangan AI.

Untuk itu, dia mengingatkan agar kemajuan teknologi tidak boleh membuat kemampuan berpikir kritis dan kecerdasan emosional manusia justru menurun.

Dalam kesempatan itu, Dede turut mendorong pemerintah agar menyiapkan regulasi yang mampu mengatur pemanfaatan AI sekaligus mencegah penyalahgunaan teknologi.

Dia memandang AI merupakan keniscayaan yang tidak mungkin ditolak, sehingga yang perlu dilakukan pemerintah adalah memastikan teknologi tersebut digunakan secara tepat, sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan masing-masing wilayah.

"Jadi, kita harus melihat mana yang memberikan manfaat, mana yang memberikan kebenaran," pungkas Dede.