Ribuan Massa Kepung Parlemen, Desak Perampasan Aset hingga Hukuman Mati Koruptor

Jakarta - Massa pengunjuk rasa di Indonesia terlibat bentrokan dengan polisi pada Kamis (27/8) malam ketika ribuan orang berunjuk rasa menuju gedung parlemen untuk menuntut hukuman yang lebih berat bagi pejabat korup di negara yang selama ini masih dibayangi persoalan korupsi di sektor publik maupun swasta.

Saat malam tiba dan sebagian besar demonstran telah membubarkan diri, bentrokan kembali terjadi. Pengunjuk rasa melemparkan berbagai benda ke arah polisi, yang kemudian menembakkan gas air mata dan mengerahkan mobil meriam air untuk membubarkan massa.

Reporter AFP melihat demonstran membakar sebuah pos polisi dan sepeda motor. Sejumlah orang juga terlihat dievakuasi menggunakan tandu.

Sebelumnya, polisi antihuru-hara berhasil menjaga demonstran tetap berada di luar gerbang gedung parlemen yang telah ditutup. Di lokasi, massa membentangkan bendera merah putih berukuran beberapa meter dan memasang spanduk bertuliskan, "Koruptor semakin kaya, rakyat semakin menderita."

Sejumlah demonstran mengenakan helm sepeda motor serta masker atau kain penutup wajah. Mereka sempat berupaya merobohkan gerbang gedung parlemen, tetapi tidak berhasil. Sebagian lainnya melemparkan sampah dan berbagai benda melewati gerbang.

Di luar gerbang, sejumlah massa terlihat menjaga tumpukan sampah yang dibakar di jalan.

Kepolisian Jakarta sebelumnya mengatakan telah mengerahkan 18.500 personel untuk mengamankan jalan-jalan di ibu kota seiring meningkatnya kemarahan publik akibat kesulitan ekonomi dan ketimpangan yang semakin besar.

"Yang kami butuhkan adalah pemerintah bangun dan sadar," kata demonstran Dian Purnomo, seorang penulis berusia 50 tahun, kepada AFP.

"Mereka harus menyediakan apa yang dibutuhkan rakyat, bukan memaksakan program-program yang kita semua tahu hanya akan menguntungkan mereka."

Demonstran lainnya, Asep, seorang pengemudi ojek daring berusia 41 tahun, mengatakan dirinya menginginkan perlindungan bagi pekerja serta "perampasan aset pejabat yang korup dan hukuman mati bagi pejabat korup."

Para demonstran mendesak parlemen segera mengesahkan rancangan undang-undang yang telah berada di parlemen sejak 2008 tersebut. RUU itu akan memungkinkan negara merampas aset pejabat yang terbukti melakukan korupsi. Sejumlah peserta aksi bahkan menuntut agar koruptor dijatuhi hukuman mati.

Mereka juga menuntut penghentian program makan bergizi gratis yang membutuhkan anggaran besar. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut sebelumnya mendapat sorotan karena tudingan korupsi serta sejumlah kasus keracunan makanan secara massal.

"Dalam setahun terakhir, keadaan semakin buruk," kata Dian.

"Korupsi merajalela... tidak ada yang menghentikannya. Sebanyak apa pun masyarakat melakukan demonstrasi, program makan gratis itu tetap berjalan."

Provokator

Aksi demonstrasi pada Kamis berlangsung setahun setelah demonstrasi nasional di berbagai wilayah Indonesia berubah menjadi kerusuhan yang menyebabkan belasan orang tewas dan ribuan lainnya ditangkap.

Kerusuhan terbesar di Indonesia sejak Prabowo menjabat pada 2024 terjadi pada Agustus dan September tahun lalu. Aksi tersebut dipicu kemarahan terhadap fasilitas dan tunjangan mewah bagi anggota parlemen yang kemudian berkembang menjadi kemarahan yang lebih luas terhadap pemerintah.

"Tidak ada yang berubah sejak Agustus tahun lalu. Saya sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa terhadap parlemen ini," kata demonstran Axonzer, seorang mahasiswa yang, seperti banyak warga Indonesia, hanya menggunakan satu nama.

"Kami sudah melakukan aksi damai, kemudian terjadi kerusuhan. Apa lagi yang harus kami lakukan? Tuntutan kami tahun lalu tidak menghasilkan apa-apa," ujarnya.

Kepolisian Jakarta mengatakan telah mengamankan 65 orang menjelang aksi Kamis karena diduga sebagai "provokator."

Sejumlah orang di antaranya diduga membawa bom molotov.

Sebagian besar demonstran kemudian membubarkan diri secara damai pada awal malam.

Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia telah lama menghadapi persoalan korupsi meskipun pemerintah terus memperkuat aturan pemberantasan korupsi, membentuk komisi khusus penyelidikan, serta menangkap sejumlah tersangka kasus korupsi kelas kakap.

Indonesia hanya memperoleh skor 34 dari 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi 2025 yang dirilis Transparency International.

Korupsi menjadi salah satu tuntutan utama demonstran yang marah terhadap meningkatnya biaya hidup ketika Indonesia dan negara-negara di kawasan terdampak kenaikan harga minyak akibat perang di Timur Tengah.

Demonstrasi juga pecah di sejumlah kota pada Juni setelah pemerintah menaikkan harga bensin nonsubsidi sekitar sepertiga sebagai upaya mengurangi tekanan terhadap anggaran negara.