Jangan Biarkan Ketidakpastian Berlarut, Stabilitas Pascademonstrasi Jadi Kunci Ekonomi Tetap Bergerak

MANADO – Stabilitas dan kepastian respons kebijakan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha setelah aksi massa 27 Agustus 2026.

Pemerintah perlu memastikan situasi kembali kondusif sekaligus memberikan sinyal kebijakan yang konsisten agar dunia usaha tidak menunda aktivitas produksi, investasi, maupun ekspansi.

Kepastian tersebut penting untuk mencegah gejolak sosial berkembang menjadi tekanan terhadap konsumsi dan iklim investasi.

“Aksi 27 Agustus di Jakarta perlu dilihat secara jernih dan tidak dengan kepanikan,” kata Guru Besar Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Prof Joy Tulung di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (28/8).

Menurut dia, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari demokrasi, terlebih kelompok yang mengikuti aksi membawa beragam tuntutan, mulai dari pengesahan RUU Perampasan Aset, harga kebutuhan pokok, ketenagakerjaan, hingga evaluasi program pemerintah.

Oleh karena itu, ia menilai aksi tersebut tidak dapat serta-merta dipandang sebagai satu suara politik yang sepenuhnya seragam.

Dari sisi ekonomi, menurut Joy, dampak suatu aksi massa tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan demonstrasi, tetapi juga oleh situasi keamanan, durasi dan luas aksi, serta respons pemerintah dan DPR terhadap aspirasi masyarakat.

Pada tingkat nasional, aksi massa dapat meningkatkan sikap hati-hati pelaku pasar dalam jangka pendek. Investor dapat memilih menunggu perkembangan, sementara mobilitas dan aktivitas perdagangan di sekitar lokasi aksi berpotensi mengalami gangguan.

Namun, Joy mengingatkan pergerakan pasar saham maupun nilai tukar rupiah tidak dapat dikaitkan hanya dengan satu faktor domestik.

Pasar keuangan juga dipengaruhi berbagai faktor eksternal dan internal, antara lain pergerakan mata uang dolar Amerika Serikat, kebijakan suku bunga global, harga minyak, perkembangan geopolitik, serta fundamental perekonomian nasional.

“Jadi, aksi satu hari yang berlangsung tertib tidak serta-merta akan mengguncang pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Menurut Joy, risiko ekonomi dapat meningkat apabila ketidakpuasan masyarakat berkembang menjadi aksi berkepanjangan dan menimbulkan gangguan terhadap keamanan maupun aktivitas ekonomi.

Kondisi tersebut, kata dia, dapat memengaruhi kepercayaan investor, menunda keputusan investasi, meningkatkan biaya risiko, serta membuat dunia usaha lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi.

Sebaliknya, penyampaian aspirasi masyarakat dapat memberikan dampak konstruktif apabila menjadi masukan bagi pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan.

Ia mencontohkan aspirasi terkait RUU Perampasan Aset yang, apabila dirancang dengan memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak warga, berpotensi memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan kepercayaan terhadap institusi.

Untuk Sulawesi Utara, Joy memperkirakan dampak langsung aksi di Jakarta relatif terbatas karena aktivitas ekonomi daerah tetap berjalan. Namun, terdapat sejumlah jalur transmisi yang perlu diperhatikan apabila ketidakpastian nasional berlangsung lebih lama.

Salah satunya melalui harga dan logistik. Pelemahan nilai tukar maupun gangguan distribusi nasional dapat meningkatkan biaya bahan bakar, mesin, bahan baku, pangan, serta angkutan, sementara Sulawesi Utara membutuhkan pasokan sejumlah barang dari luar daerah.

Saluran berikutnya adalah investasi dan pariwisata. Menurut dia, persepsi mengenai stabilitas nasional menjadi salah satu pertimbangan investor dalam merealisasikan proyek serta pelaku industri pariwisata dalam menjalankan kegiatan.

“Ini penting bagi Sulut karena sektor perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sangat bergantung pada mobilitas dan kepercayaan,” katanya.

Dampak lainnya dapat muncul melalui perdagangan komoditas. Pelemahan rupiah pada satu sisi berpotensi meningkatkan penerimaan dalam denominasi rupiah bagi eksportir kelapa, produk perikanan, cengkih, dan pala.

Namun, manfaat tersebut dapat berkurang apabila pada saat bersamaan terjadi peningkatan biaya produksi, seperti bahan bakar, pupuk, pakan, mesin, dan transportasi.

Oleh sebab itu, Joy menilai pemerintah daerah perlu menjaga ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, kelancaran transportasi laut dan udara, realisasi belanja daerah, serta kepastian bagi investor dan pelaku industri pariwisata.

“Ekonomi tidak paling takut kepada suara masyarakat di jalan. Ekonomi lebih takut kepada ketidakpastian yang berkepanjangan dan lembaga yang tidak mampu memberikan jawaban. Jika aksi berlangsung damai dan direspons dengan dialog serta perbaikan kebijakan, dampaknya bisa positif,” katanya.