AS Bongkar Operasi Peretasan Tiongkok, NASA hingga Senat Jadi Sasaran

Washington - Amerika Serikat (AS), Rabu (26/8), mengatakan telah menggagalkan upaya penyusupan komputer yang diduga dilakukan kelompok peretas yang disponsori pemerintah Tiongkok. Sejumlah lembaga AS, termasuk Lembaga Penerbangan dan Antariksa (NASA), Federal Reserve, dan Senat AS, disebut menjadi sasaran.

Dikutip dari Antara, Departemen Kehakiman AS (DOJ) bersama Biro Investigasi Federal (FBI) mengumumkan penyitaan sejumlah domain internet yang diduga digunakan untuk menyerang infrastruktur penting AS serta jaringan sensitif lainnya.

Mengutip dokumen pengadilan federal di California yang telah dibuka untuk publik, DOJ dan FBI mengatakan domain yang digunakan sebagai platform peretasan, dikenal sebagai "QScan" dan "QTRouter", dioperasikan kelompok bernama "QTFY" yang diduga disponsori pemerintah Tiongkok.

Kelompok tersebut disebut dipekerjakan oleh Nanjing Xinjiuwei Network Technology Co., perusahaan berbasis di Tiongkok yang menurut FBI menjalankan aktivitas siber berbahaya untuk pemerintah Tiongkok.

Jaksa Agung AS Todd Blanche mengatakan penyitaan domain tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membongkar aktivitas peretasan yang diduga disponsori Tiongkok.

"Operasi teknis terbaru dalam serangkaian upaya untuk membongkar aktivitas peretasan tanpa pandang bulu yang disponsori oleh Republik Rakyat Tiongkok," kata Blanche.

DOJ tidak merinci dampak yang ditimbulkan terhadap lembaga-lembaga yang menjadi sasaran, termasuk National Institutes of Health (NIH), Departemen Energi, serta Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS). Sejumlah perusahaan AS dan Korea Selatan juga disebut menjadi target.

Menurut pemerintah AS, kelompok QTFY dibentuk pada 2018 dan berafiliasi dengan Nanjing Xinjiuwei Network Technology Co. Perusahaan tersebut disebut menjalankan operasi siber terkait Tiongkok serta memiliki hubungan bisnis dengan sejumlah unit Kementerian Keamanan Negara Tiongkok.

PLA Terlibat

Menurut afidavit DOJ, anggota QTFY termasuk mantan anggota Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA). Mereka diduga memanfaatkan hubungan yang dimiliki selama berada di PLA "untuk mendapatkan kontrak dan subkontrak yang mendukung operasi siber ofensif."

Para pelaku QTFY tersebut diduga bekerja untuk Nanjing Xinjiuwei Network Technology Co., yang menurut FBI "melakukan aktivitas siber berbahaya" untuk pemerintah Tiongkok.

Namun, afidavit tersebut menyebutkan tidak seluruh upaya penyusupan berhasil.

Pada Agustus 2019, misalnya, kelompok tersebut gagal membobol server NASA dengan mengeksploitasi kerentanan pada jaringan privat virtual (virtual private network/VPN) milik badan antariksa tersebut.

Pada September 2024, pelaku QTFY melakukan penyusupan komputer terhadap tiga laboratorium Departemen Energi AS yang tidak disebutkan namanya, NIH, sebuah badan di bawah HHS, serta satu produsen perangkat keamanan AS yang identitasnya tidak diungkapkan.

Upaya lainnya dijelaskan dalam advisori keamanan siber bersama yang disusun FBI, Badan Keamanan Nasional AS (NSA), dan Cyber National Mission Force dari Komando Siber AS.

Menurut advisori tersebut, QTFY melakukan pemindaian kerentanan terhadap Senat AS dan sebuah sistem rumah sakit di AS pada Maret 2026. Kelompok tersebut juga memindai sistem pemilu AS yang tidak diidentifikasi pada Juni 2026.

Kedua upaya untuk mendapatkan akses ke jaringan tersebut dilaporkan gagal.

Dalam wawancara dengan Fox News, Blanche mengatakan operasi tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi "masalah keamanan nasional yang besar" bagi AS.

Ia menambahkan bahwa otoritas AS tidak hanya menghentikan operasi tersebut, tetapi juga membagikan informasi terkait kepada sektor swasta untuk mencegah serangan serupa.

Keamanan siber selama ini menjadi salah satu sumber ketegangan antara AS dan Tiongkok, dua negara yang tengah bersaing secara geopolitik.

Laporan 2026 Annual Threat Assessment yang diterbitkan Office of the Director of National Intelligence (ODNI) menyebut Tiongkok sebagai "ancaman siber paling aktif dan persisten terhadap jaringan pemerintah AS, sektor swasta, dan infrastruktur kritis."