Warga Jadi Motor Utama, Sumba Timur Ubah Desa Jadi Magnet Wisata

KUPANG – Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat harus menempatkan warga lokal sebagai pelaku utama, bukan sekadar penonton.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi, UMKM, kuliner, budaya, hingga jasa wisata dapat menciptakan sumber pendapatan baru sekaligus menjaga identitas dan lingkungan desa.

Tantangannya, pemerintah perlu memastikan penguatan kapasitas SDM, kelembagaan, infrastruktur, dan pemasaran agar manfaat pariwisata tidak hanya meningkatkan kunjungan, tetapi benar-benar mengalir ke ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, memperkuat pengembangan desa wisata berbasis masyarakat untuk meningkatkan ekonomi warga dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur Yudi Umbu Rawambaku dihubungi dari Kupang, Rabu (26/8), mengatakan pengembangan desa wisata diarahkan pada model pariwisata yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sekaligus memanfaatkan potensi budaya, lingkungan, dan pengetahuan lokal.

"Desa wisata tidak hanya berbicara tentang destinasi, tetapi bagaimana masyarakat menjadi bagian utama dalam pengelolaannya sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh warga," katanya.

Ia menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata Sumba Timur berbasis masyarakat atau Community-Based Tourism (CBT) memadukan pelestarian budaya, penguatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan lingkungan.

Menurut dia, desa yang memiliki aset budaya khas, praktik tradisional, bentang alam, serta pengetahuan lokal dapat dikembangkan menjadi produk wisata yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

"Potensi yang dimiliki desa harus dikembangkan menjadi produk wisata yang memberikan manfaat ekonomi, tanpa menghilangkan budaya dan lingkungan yang menjadi kekuatan utama desa," ujarnya.

Ia menjelaskan Kabupaten Sumba Timur saat ini memiliki 14 desa wisata yang terbagi dalam tiga klasifikasi, yakni desa wisata alam, desa wisata budaya, dan desa wisata bahari.

Yudi mengatakan Pemkab Sumba Timur melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI), perusahaan melalui program tanggung jawab sosial, badan usaha milik negara (BUMN), dan lembaga swadaya masyarakat (NGO).

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola desa wisata melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan.

"Kami membutuhkan kolaborasi lintas sektor karena pengembangan desa wisata tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat, akademisi, dunia usaha, BUMN, dan NGO harus bergerak bersama," katanya.

Ia menyebut sejumlah kegiatan yang telah didorong antara lain peningkatan kualitas SDM desa wisata, pelatihan kreativitas dan kreasi perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga, serta edukasi peningkatan kualitas SDM perempuan dalam penanggulangan stunting dan gizi buruk.

Selain itu, dilakukan pelatihan pengelolaan sampah, pembuatan kompos, dan maggot di desa wisata sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan.

Yudi juga mengakui pemberdayaan perempuan dalam pengembangan desa wisata di Sumba Timur masih perlu diperkuat.

"Perempuan sudah terlibat dalam berbagai aktivitas, tetapi keterlibatan itu perlu ditingkatkan agar tidak hanya pada sisi operasional, melainkan juga dalam tata kelola dan pengambilan keputusan," ujarnya.

Menurut dia, penguatan peran perempuan menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan desa wisata yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.

Karena itu, Pemkab Sumba Timur menyambut penelitian UBSI mengenai desa wisata inklusif sebagai salah satu masukan untuk memperkuat kebijakan pengembangan pariwisata di daerah.

"Harapan kami, hasil penelitian ini bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang nyata dan mudah diterapkan, terutama untuk menjawab keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia di desa wisata," katanya.

Dia mengatakan hasil penelitian tersebut juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah merumuskan strategi quality tourism yang sesuai dengan kondisi dan potensi desa di Sumba Timur.

Selain penguatan SDM, Pemkab Sumba Timur berharap penelitian tersebut memberikan rekomendasi terkait penyediaan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas dan kelompok marjinal.

"Yang kami butuhkan adalah rekomendasi yang bisa diterapkan di lapangan, mulai dari peningkatan kapasitas masyarakat, akses bagi kelompok disabilitas, sampai penguatan kerja sama lintas sektor," ujarnya.

Ia menambahkan pengembangan desa wisata berbasis masyarakat diharapkan tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan baru dan memperkuat kesejahteraan masyarakat pedesaan.