Karhutla Makin Membara, Purbaya Siapkan Tambahan Dana

Rabu, 26 Agu 2026, 18:45 WIB

JAKARTA – Anggaran penanggulangan karhutla perlu diarahkan lebih kuat pada pencegahan, bukan hanya pemadaman setelah kebakaran meluas.

Desakan pencairan sekitar Rp290,9 miliar untuk operasional penanganan karhutla di Kalimantan menunjukkan kebutuhan dana di lapangan masih mendesak.

Ket. Foto: Satgas darat berupaya memadamkan api di lahan gambut yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Pengayuan, Banjarbaru, Kalsel, Selasa (25/8/2026). — Sumber: ANTARA/Tumpal Andani Aritonang

Secara ekonomi, investasi pada patroli, deteksi dini, pengelolaan lahan gambut, dan pemberdayaan masyarakat berpotensi jauh lebih efisien dibanding menanggung biaya pemadaman serta kerugian kesehatan, lingkungan, dan aktivitas ekonomi akibat kabut asap.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan telah menyiapkan anggaran yang diperuntukkan sebagai tambahan kebutuhan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan siap dicairkan ketika diajukan.

“Kami uangnya siap terus, tinggal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) operasinya seperti apa,” kata Purbaya saat dikonfirmasi di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu (26/8).

Sejauh ini, kata Purbaya, BNPB telah mengantongi anggaran senilai Rp5 triliun untuk penanganan bencana nasional. Kementerian Keuangan belum menambah anggaran baru, termasuk untuk penanganan karhutla, lantaran belum menerima pengajuan dari BNPB.

“BNPB belum kasih biaya total, kami nggak tahu berapanya. Kan ini masih terjadi, dia (BNPB) akan menilai ulang. Tapi, hitungan saya sih nggak akan sebesar di Aceh, karena kan Aceh masif sekali,” jelas Purbaya.

Bendahara Negara sejauh ini tak membatasi nilai tambahan anggaran yang boleh diajukan oleh BNPB. Hanya saja, ia menggarisbawahi pengajuan dana harus bebas dari manipulasi harga.

“Asal jangan di-mark up saja. Kalau untuk bencana kan pendekatannya beda dengan belanja biasa. Bencana kan menyangkut hajat hidup orang banyak yang betulan mengancam kehidupan mereka. Jadi, kami akan beda pendekatannya dengan program-program yang lain,” tutur Menkeu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah hadir melalui langkah terpadu dalam menghadapi bencana gempa bumi dan kondisi iklim ekstrem, termasuk karhutla.

Dalam sambutannya pada Peluncuran Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) di PLTS Site Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali (25/8), Presiden mengatakan penanganan karhutla di sejumlah wilayah dilakukan secara terpadu dengan melibatkan lintas sektor serta didukung pengerahan sumber daya dalam jumlah besar.

Presiden Prabowo optimistis penanganan karhutla di berbagai wilayah dapat diselesaikan dalam waktu dekat setelah pemerintah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mengatasi kebakaran.

“Sekarang saya kira sudah mulai teratasi, termitigasi di beberapa tempat saya kira saya berharap dalam satu dua minggu ini bisa selesai semua,” ungkapnya.

Redaktur: Muchamad Ismail

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.