CORE Tegaskan: Beras Jangan Diekspor Dulu, Rakyat Harus Jadi Prioritas!

JAKARTA – Memprioritaskan pemerataan distribusi dan akses beras di dalam negeri lebih strategis untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga.

Produksi yang tinggi tidak otomatis menjamin masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau jika distribusi masih timpang.

Karena itu, sebelum mendorong ekspor, pemerintah perlu memastikan stok domestik aman, pasokan merata, dan daya beli masyarakat terlindungi. Ekspor sebaiknya menjadi langkah lanjutan setelah kebutuhan nasional benar-benar terpenuhi.

Pengamat pertanian Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian mendorong pemerintah memprioritaskan pemerataan distribusi dan akses beras di dalam negeri sebelum memperluas peluang ekspor, meskipun produksi beras nasional diproyeksikan mengalami surplus.

“Lebih baik fokus dulu pembenahan dalam negeri. Dalam kerangka ketahanan pangan yang utuh, indikatornya bukan cuma ketersediaan, tetapi juga akses, keterjangkauan, dan stabilitas,” kata Eliza saat dihubungi di Jakarta, Senin (24/8).

Berdasarkan proyeksi neraca pangan Kementerian Pertanian, produksi beras pada 2026 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional sebesar 31,10 juta ton sehingga terdapat surplus sekitar 3,67 juta ton.

Di sisi lain, Perum Bulog mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola mencapai 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah mulai menjajaki pasar ekspor beras, termasuk ke Malaysia dengan rencana pengiriman awal sebanyak 1.000 ton.

Namun, Eliza menilai pemerintah sebaiknya memastikan distribusi domestik berjalan baik sebelum membuka pasar ekspor dalam skala lebih luas. Hal tersebut dinilai penting agar ekspor tidak menimbulkan persoalan baru berupa kenaikan harga atau kekurangan pasokan di daerah tertentu.

Menurut dia, surplus produksi beras secara nasional belum otomatis berarti seluruh masyarakat Indonesia telah memiliki akses terhadap beras dengan harga terjangkau.

Persoalan distribusi masih menjadi tantangan, terutama di wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil. Eliza mencontohkan harga beras di sejumlah wilayah Indonesia timur yang masih berada di atas rata-rata nasional.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang diakses pada Senin (24/8), rata-rata harga beras kualitas medium I secara nasional tercatat Rp16.500 per kilogram.

Namun, harga beras di sejumlah wilayah Indonesia timur berada di atas rata-rata nasional. Harga rata-rata beras kualitas medium I di Maluku tercatat Rp17.600 per kg, Maluku Utara Rp18.000 per kg, dan Papua Rp19.350 per kg.

Harga yang lebih tinggi juga tercatat di Kabupaten Jayawijaya yang mencapai Rp23.500 per kg, sedangkan di Kabupaten Mimika Rp19.500 per kg.

“Ekspor sebaiknya dilakukan setelah stok domestik aman di seluruh daerah, bahkan hingga ke pelosok-pelosok, dan harga petani stabil,” kata Eliza.

Ia mendorong pemerintah memperkuat infrastruktur distribusi, termasuk menambah gudang penyimpanan di kabupaten terpencil, menjalankan operasi pasar secara rutin di wilayah dengan biaya logistik tinggi, serta memperbaiki konektivitas antarpulau agar biaya angkut tidak terlalu membebani harga akhir.

Sementara itu, pemerintah menyatakan ekspor dilakukan setelah memastikan ketersediaan beras nasional dalam kondisi aman.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan stok beras di Bulog saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton.

Untuk tahap awal, Indonesia akan mengekspor 1.000 ton beras premium ke Malaysia. Volume tersebut berpotensi ditingkatkan hingga 200.000 ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan beras di Sarawak.

Amran mengatakan ekspor dilakukan secara terukur dan bertahap, seiring dengan kuatnya produksi beras nasional.

Dari sisi nilai ekonomi, harga beras yang disepakati sekitar 3,9 ringgit Malaysia atau sekitar Rp17.000 per kilogram. Dengan potensi ekspor 200.000 ton, nilai perdagangan beras tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp3,39 triliun.