Karhutla di Tengah El Nino Ancam Ekonomi, Dampaknya Bisa Lebih Besar dari Nilai Hutan yang Terbakar

Jakarta - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah perkembangan El Nino berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang jauh lebih luas dibandingkan nilai lahan atau hutan yang terbakar.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengatakan karhutla dapat menimbulkan multiplier effect yang berdampak pada berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

“Bencana mempunyai multiplier effect yang sering tidak terlihat pada hari pertama. Awalnya mungkin kebakaran lahan. Setelah itu muncul masalah kesehatan, aktivitas kerja terganggu, sekolah terganggu, transportasi terganggu dan pada akhirnya kegiatan ekonomi dan daya hidup masyarakat ikut melemah,” kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (23/8).

Menurut dia, kabut asap akibat karhutla dapat meningkatkan gangguan pernapasan sekaligus biaya kesehatan masyarakat. Kualitas udara yang buruk juga berpotensi mengganggu kegiatan sekolah dan menurunkan produktivitas pekerja.

Dampaknya juga dapat meluas ke sektor penerbangan dan transportasi, distribusi barang, perdagangan lokal, hingga aktivitas masyarakat sehari-hari.

Di wilayah yang bergantung pada sektor pertanian, kondisi kering berkepanjangan akibat El Nino juga dapat memengaruhi ketersediaan air dan produksi pangan. Jika berlangsung lama, kondisi tersebut berpotensi menekan harga pangan sekaligus menurunkan pendapatan masyarakat.

Fakhrul menilai pencegahan bencana pada dasarnya merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi. Keberhasilan anggaran kebencanaan, menurut dia, justru sering terlihat ketika bencana berhasil dicegah atau dampaknya dapat diminimalkan.

Ketika kebakaran dapat dikendalikan sebelum meluas, aktivitas ekonomi tidak terganggu. Begitu pula sistem peringatan dini yang berjalan baik memungkinkan masyarakat mengantisipasi risiko lebih awal, sementara ketersediaan logistik dan peralatan mempercepat respons ketika bencana terjadi.

“Kita sering dapat menghitung biaya sebuah bencana setelah terjadi. Yang jauh lebih sulit dihitung adalah kerugian yang tidak jadi terjadi karena pencegahan bekerja. Padahal secara ekonomi nilainya bisa sangat besar,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati tidak hanya berlaku dalam konteks sosial dan kesehatan, tetapi juga memiliki dasar ekonomi yang kuat.

Biaya kesiapsiagaan dapat direncanakan sejak awal, sedangkan ketika bencana telah meluas, pemerintah dan masyarakat harus menghadapi biaya penanganan yang jauh lebih besar dan sulit dikendalikan.

Dalam konteks tersebut, Fakhrul menilai kapasitas anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu diperkuat apabila peningkatan risiko bencana membutuhkan kesiapan lebih besar.

Namun, ia menekankan ukuran keberhasilan bukan semata-mata besarnya anggaran, melainkan tersedianya kapasitas pencegahan dan respons yang benar-benar dibutuhkan di lapangan.

Prioritas, kata dia, perlu diberikan pada kesiapsiagaan, pemantauan risiko, early warning system, personel, logistik, pemeliharaan peralatan, koordinasi dengan BPBD, serta kemampuan merespons secara cepat ketika titik api mulai muncul.

“Semakin besar probabilitas terjadinya suatu kejadian dan semakin besar potensi kerugiannya, maka semakin penting kesiapan untuk menghadapinya,” katanya.

Karena itu, ketika risiko El Nino dan karhutla meningkat, kapasitas penanggulangan bencana tidak seharusnya justru melemah.

“Kita tentu berharap risiko El Nino dan karhutla tahun ini dapat dilewati dengan baik. Tetapi harapan harus disertai kesiapan. Karena biaya pencegahan hampir selalu lebih kecil dibandingkan biaya ekonomi, kesehatan dan sosial ketika sebuah bencana sudah terlanjur membesar,” ujar Fakhrul.

Kolaborasi Jadi Kunci

Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengatakan penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari perusahaan, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat.

“Kita tidak bisa menyelesaikan karhutla dengan satu solusi saja atau dengan satu instansi saja. Kita membutuhkan bantuan dan kolaborasi dari semua pihak,” kata Diaz saat meninjau kawasan gambut terdampak karhutla di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Minggu.

Diaz menilai kondisi karhutla di Kalimantan Barat sudah menjadi kejadian luar biasa sehingga penanganannya tidak dapat mengandalkan satu pendekatan maupun satu instansi.

Menurut dia, karakteristik lahan gambut menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pemadaman karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah sehingga sulit ditemukan dan dipadamkan secara tuntas.

Kondisi tersebut membuat petugas harus bekerja lebih keras untuk memastikan titik api benar-benar padam dan tidak kembali menyala. Karena itu, upaya pencegahan harus diperkuat dari hulu, termasuk melalui pengawasan terhadap pembukaan lahan.

Diaz juga meminta perusahaan yang memiliki kegiatan di sekitar kawasan rawan karhutla ikut berkontribusi dalam pencegahan, termasuk ketika lokasi kebakaran berada di luar wilayah konsesinya.

“Saya minta perusahaan ikut membantu. Bukan membantu saya, tetapi membantu kita semua. Pada akhirnya dampaknya dirasakan masyarakat, daerah, bahkan seluruh Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah, kata Diaz, juga telah menerbitkan surat edaran terkait moratorium pembukaan lahan yang berpotensi memicu kebakaran. Kebijakan tersebut akan terus didorong ke daerah dan diperkuat melalui pengawasan agar pencegahan berjalan efektif.

“Kita akan dorong juga kepada daerah-daerah supaya pembukaan lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran dapat dicegah. Pengawasannya harus diperkuat,” katanya.

Selain memperkuat langkah pencegahan, Diaz mengapresiasi perusahaan dan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam penanganan karhutla di lapangan. Menurut dia, keterlibatan dunia usaha diperlukan untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam menghadapi kebakaran, khususnya di kawasan lahan gambut.