UMKM Tegal Punya Harapan Baru, OJK Perkuat Akses Pembiayaan

TEGAL - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tegal, Jawa Tengah, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, dan media untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan ketahanan UMKM di wilayah eks-Keresidenan Pekalongan.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Tegal Kurnia Tri Puspita di Tegal, Sabtu, mengatakan bahwa  kolaborasi lintas pemangku kepentingan ini akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

"Penguatan akses pembiayaan UMKM perlu dilakukan secara bersama-sama melalui kebijakan yang tepat, penguatan kapasitas usaha, peningkatan literasi keuangan, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan," katanya.

Menurut dia, total penyaluran pembiayaan UMKM di wilayah eks-Keresidenan Pekalongan mencapai Rp30,66 triliun hingga Juni 2026.

Pembiayaan tersebut, kata dia, disalurkan melalui bank umum sebesar Rp26,51 triliun, BPR/BPRS Rp1,56 triliun, perusahaan pembiayaan Rp1,82 triliun, perusahaan modal ventura Rp410 miliar, serta LKM dan pegadaian Rp360 miliar.

Ia mengatakan di tengah tantangan pemulihan sektor UMKM, pihaknya terus mendorong kebijakan yang dapat memperluas akses pembiayaan sekaligus memperkuat kualitas ekosistem keuangan melalui POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM.

Selain itu, kata dia, OJK juga mengoptimalkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk mendukung proses pembiayaan yang lebih cepat dan tepat. 

"Selain akses pembiayaan, OJK menaruh perhatian pada peningkatan literasi keuangan, business matching, serta pengembangan ekosistem pembiayaan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Ia mengatakan upaya tersebut juga diperkuat melalui program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang melibatkan 16 lembaga jasa keuangan.

OJK, kata dia, juga mendorong perlindungan UMKM di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan melalui pemanfaatan asuransi sebagai salah satu instrumen perlindungan terhadap risiko usaha. 

Kurnia menegaskan UMKM memiliki peran penting sebagai penggerak perekonomian daerah sehingga perluasan pembiayaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, perlindungan konsumen, serta hubungan UMKM dengan lembaga jasa keuangan dan pasar.

"Dengan sinergi yang semakin kuat, kami berharap UMKM di wilayah dapat berkembang semakin inklusif, produktif, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah," katanya.