Pascakericuhan Aksi Massa di Yogyakarta, Polda DIY Buka Dua Posko Aduan untuk Masyarakat

YOGYAKARTA – Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) membuka dua posko aduan bagi masyarakat pascakericuhan aksi massa yang terjadi di Yogyakarta. Pembukaan posko ini menjadi langkah kepolisian untuk memberikan ruang bagi masyarakat menyampaikan laporan, pengaduan, maupun informasi terkait insiden tersebut.

Polda DIY membuka dua posko pengaduan bagi masyarakat pascakericuhan aksi massa pada momentum Hari Pahlawan di Yogyakarta.

"Dua posko tersebut masing-masing untuk menindaklanjuti laporan kehilangan barang dan dugaan pelanggaran anggota kepolisian saat pengamanan aksi," kata Plt Kabidhumas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari di Sleman, Jumat.

Ia mengatakan muncul sejumlah informasi di media sosial mengenai masyarakat yang menanyakan keberadaan barang, termasuk sepeda motor, pascakericuhan aksi massa pada 10 November 2026.

"Memang di medsos ada yang menanyakan sepeda motor dan lain-lain, kami membuka posko pengaduan di Mapolda DIY untuk masyarakat yang merasa kehilangan barang atau apa pun itu," katanya.

Posko yang berada di Mapolda DIY tersebut melayani masyarakat yang kehilangan barang, sedangkan kepolisian akan membantu menelusuri keberadaan barang yang dilaporkan.

"Silakan, kami tunggu di Mapolda DIY, silakan laporkan. Untuk barang bukti seperti sepeda motor dan lain-lain bisa langsung ke Direktorat Kriminal Umum," ujarnya.

Polda DIY juga telah mengembalikan sebanyak 67 unit sepeda motor yang sebelumnya diamankan pascaaksi unjuk rasa pada 10 November 2026 kepada pemilik masing-masing.

"Sebanyak 67 unit sepeda motor sudah diserahkan kembali secara keseluruhan. Kami berupaya memastikan proses ini berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat kembali menggunakan kendaraannya," katanya.

Selain untuk pengaduan kehilangan barang, lanjut dia, posko juga diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran anggota kepolisian saat pengamanan aksi massa.

"Kemudian ada aduan untuk kekerasan anggota Polri. Kabid Propam membuka posko aduan juga di Bidpropam Polda DIY untuk pelanggaran-pelanggaran anggota Polri," ujarnya.

Ia menegaskan terdapat dua posko pengaduan dengan fungsi berbeda, yakni untuk menindaklanjuti laporan mengenai barang yang belum diketahui keberadaannya dan untuk menerima laporan dugaan pelanggaran anggota Polri saat aksi unjuk rasa pada 10 November.

"Ada dua posko, satu untuk pelanggaran anggota Polri, satu untuk mencari barang bukti yang tidak tahu keberadaannya pada tanggal 10 November," katanya.