Jangan Sampai Krisis Pangan Saat Bencana, Bapanas Siapkan Rp1,2 Triliun

JAKARTA – Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) menjadi instrumen strategis untuk menjaga ketahanan pangan saat bencana alam mengganggu produksi, distribusi, dan akses masyarakat terhadap pangan.

Ketersediaan stok yang memadai memungkinkan pemerintah merespons lebih cepat sekaligus menekan risiko kelangkaan dan lonjakan harga.

Namun, efektivitas CPP tidak hanya ditentukan oleh besarnya stok, melainkan juga kesiapan distribusi, ketepatan sasaran, serta koordinasi pusat dan daerah agar bantuan pangan segera tiba di wilayah terdampak.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,2 triliun untuk CPP bagi penanganan bencana alam sepanjang 2026 guna menjamin kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan CPP untuk kepentingan bencana dan keadaan darurat merupakan salah satu tujuan pemerintah mengadakan CPP.

"Terkait itu, total anggaran sebesar Rp1,2 triliun telah disiapkan pemerintah. Ini dialokasikan untuk penyaluran CPP dalam menanggulangi bencana alam selama tahun 2026 ini," kata Sarwo saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (22/8).

Dia menegaskan pemerintah dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memastikan stok cadangan pangan pemerintah benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang terdampak bencana alam.

"Dalam hal ini, Bapanas dapat menugaskan Perum Bulog untuk distribusi bantuan bencana alam," jelasnya.

Selain anggaran khusus bencana alam tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program bantuan pangan beras tahap kedua periode Juli, Agustus, dan September 2026 sebesar Rp17,5 triliun.

Instrumen program itu dapat dijalankan secara beriringan guna menyokong kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak bencana alam. Saat ini pemerintah masih terus bahu-membahu membantu masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Total alokasi 6,8 ribu ton beras digelontorkan bersumber dari gabungan alokasi program bencana dan bantuan pangan beras reguler. Anggaran kedua program tersebut ditaksir mendekati hingga Rp100 miliar.

"Jadi sudah ada anggarannya di 2026. Khusus untuk bantuan bencana alam NTT itu yang terdampak lima kabupaten. Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sika, dan Nagekeo. Kemudian jumlah semuanya itu ada 6,8 ribu ton. Kalau dikalikan Rp14.000 per kilogram, ketemu sekitar Rp95,2 miliar," jelas Sarwo.

Bapanas menyatakan per 19 Agustus, total bantuan beras yang disalurkan bagi lima kabupaten di NTT mencapai 6,8 ribu ton yang terdiri dari 990,3 ton program bantuan bencana dan 5,81 ribu ton di antaranya program bantuan pangan beras reguler.

Adapun alokasi masing-masing kabupaten tersebut terdiri dari Kabupaten Manggarai dengan alokasi 81,63 ton bantuan bencana dan 1,79 ribu ton bantuan pangan reguler. Lalu Kabupaten Manggarai Timur dengan alokasi 153,78 ton bantuan bencana dan 1,66 ribu ton bantuan pangan reguler.

Selanjutnya, Kabupaten Ngada dengan alokasi 86,88 ton bantuan bencana dan 444,21 ton bantuan pangan reguler.

Kabupaten Sikka dengan alokasi 6,88 ton bantuan bencana dan 1,28 ribu ton bantuan pangan reguler. Terakhir, Kabupaten Nagekeo dengan alokasi 661,18 ton bantuan bencana dan 625,14 ton bantuan pangan reguler.

Terpisah, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan proses bantuan bagi masyarakat terdampak bencana bersifat taktis dan dipercepat tanpa proses administrasi yang lama.

"Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Kita harus bergerak cepat. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bisa ambil duluan, proses izinnya persetujuannya belakangan. Karena yang setujui, saya sebagai Kepala Bapanas, saya menyetujui pengeluaran beras untuk bencana seluruh Indonesia," kata Amran.

Adapun stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) secara nasional mencapai 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026, dinilai sangat mumpuni untuk penggelontoran bantuan bencana dan keadaan darurat.