PLTU Suralaya jadi Penyumbang Polusi DKI, Ini Respons Gubernur Banten

TANGERANG, BANTEN - Gubernur Banten Andra Soni merespons sorotan terkait keberadaan perusahaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Suralaya, Kota Cilegon yang disebut menjadi salah satu masalah pencemaran udara di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Menurutnya, adanya aktivitas dari beberapa PLTU yang ada di wilayahnya tersebut memang kerap menimbulkan dampak polusi terhadap lingkungan sekitar.

"Ya, saya pikir ada pencemaran udara, ada beberapa pembangkit di tempat kita, dan ini harus menjadi perhatian kita semuanya," katanya di Tangerang, Jumat.

Ia mengatakan sebagai solusi penanganan, langkah cepat dan strategis tengah disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk menekan emisi, salah satunya melalui percepatan transisi menuju penggunaan energi terbarukan.

"Pembangkit ini juga punya peranan penting, peralihan menjadi apa, energi terbarukan, itu salah satu solusi yang cepat," ujarnya.

Dia mengatakan saat ini pihaknya akan segera memperkuat langkah pengawasan serta koordinasi lintas sektor guna menekan angka emisi dan pencemaran udara di wilayah itu.

"Langkah strategis jangka panjang difokuskan pada percepatan transisi penggunaan energi baru terbarukan," tuturnya.

Selain itu, di tengah kondisi cuaca kering yang melanda saat ini, pengawasan terhadap kualitas lingkungan secara berkala terus diintensifkan oleh jajaran perangkat daerah terkait.

Melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, kata Andra, diarahkan untuk merumuskan formulasi serta kebijakan efektif dalam menekan laju emisi dan menjaga kualitas udara tetap terkendali.

"Kita terus melakukan pemantauan ya kondisi-kondisinya, apalagi sekarang kan musim kering ya. Kita akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan bagaimana menurunkan emisi dan pencemaran," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebutkan PLTU di kawasan Suralaya, Cilegon, Banten, merupakan salah satu penyebab polusi udara di Jakarta.

Menurut dia, persoalan polusi Jakarta tidak hanya berasal dari kendaraan dan sektor transportasi, namun aktivitas industri di wilayah sekitar Jakarta juga menjadi sumber emisi yang perlu diperhatikan.

"Problemnya bukan hanya semata-mata transportasi di Jakarta. Ada persoalan-persoalan lain, misalnya pembakaran industri-industri di sekitar Jakarta, salah satunya yang terkenal adalah Suralaya, yang menggunakan bahan bakar tidak ramah lingkungan," katanya.

Dia mengatakan salah satu persoalan yang perlu dikendalikan adalah industri di wilayah penyangga Jakarta yang masih menggunakan bahan bakar batu bara. Kondisi tersebut membuat upaya-upaya Pemerintah Jakarta dalam menekan emisi dari dalam Jakarta belum mampu menyelesaikan persoalan polusi udara.

Oleh karena itu, dia berharap persoalan emisi dari wilayah aglomerasi tidak hanya ditangani oleh Pemerintah Jakarta, melainkan juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatur industri di sekitar Jakarta.

"Saya sebagai Gubernur Jakarta berharap ada koordinasi dengan pemerintah pusat agar yang memberikan kontribusi menyebabkan emisi yang masih tinggi itu bisa diatur bersama-sama," kata Pramono. Ant