Sekda Kota Bogor Dorong Peningkatan Pelayanan Publik

BOGOR - Dalam rangka penilaian opini kepatuhan Ombudsman Tahun 2026, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, menerima kunjungan tim penilai Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya di SMP Negeri 2 Kota Bogor, Senin (14/9).

Selain SMP Negeri 2 Kota Bogor yang menjadi lokus penilaian, terdapat tiga lokus lain yang akan dikunjungi tim penilai pada 14, 15, dan 17 September 2026, yakni RSUD Kota Bogor, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, dan UPTD Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Denny Mulyadi menegaskan bahwa penilaian kepatuhan menjadi momentum penting bagi jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Menurut dia, pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan terbaik serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Semoga penilaian ini menjadi momentum sekaligus bahan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan ke depan. Intinya, kami Pemkot Bogor terus berusaha meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Saya melihat langsung jajaran Pemkot Bogor yang menjadi objek penilaian sudah berjalan dengan baik, terutama terkait pelayanan kepada masyarakat seperti di RSUD, Dinsos, dan UPTD IPAL,” kata Denny Mulyadi di SMP Negeri 2 Kota Bogor.

Denny Mulyadi juga menekankan pentingnya pengembangan tata naskah serta digitalisasi pelayanan sesuai situasi dan kebutuhan masyarakat. Ia mengatakan, pembinaan dan asistensi terhadap lokus yang telah ditentukan terus dilakukan secara konsisten agar hasil evaluasi dapat memberikan capaian terbaik bagi Kota Bogor sesuai harapan Ombudsman.

“Intinya, Pemkot Bogor harus terus mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat,” ungkap dia.

Sementara itu, proses penilaian dilakukan oleh Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, M Arief Wibowo, bersama tiga penilai lainnya.

Penilaian dilakukan melalui wawancara serta observasi terhadap standar pelayanan pada dua aspek pelayanan di SMP Negeri 2 Kota Bogor yakni administrasi serta sarana dan prasarana yang menjadi objek penilaian. ils/I-1