Ketua DPRD Jabar Minta Pemprov Tak Hanya Fokus Pembangunan Fisik

Bandung – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyeimbangkan prioritas dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Buky menyampaikan hal tersebut pada Kamis (20/8). Menurut dia, persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi tantangan serius yang harus mendapatkan perhatian pemerintah daerah, terlebih Jawa Barat kini telah memasuki usia ke-81 tahun.

Ia menilai pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik perlu berjalan beriringan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan fasilitas fisik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

“Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif,” kata Buky.

Buky juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan penanganan persoalan sosial sebagai bagian dari upaya merealisasikan visi pembangunan Jawa Barat 2025-2029, yakni “Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata”. Kebijakan tersebut juga diharapkan selaras dengan misi ketiga dan keempat dalam RPJMD Jawa Barat.

Selain pemerataan pembangunan, ia mendorong Pemprov Jabar memperkuat transformasi birokrasi agar semakin adaptif, berintegritas, serta menerapkan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih atau good and clean governance.

“Di tengah usia Jawa Barat yang ke-81 ini, kita ingin birokrasi semakin bersih, terbuka, dan adaptif. Sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Menurut Buky, penguatan birokrasi harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan pemerintah, kata dia, harus mudah diakses, transparan, dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi serta mendorong inovasi dan partisipasi aktif masyarakat.

“Kita ingin birokrasi Jawa Barat hadir memberikan pelayanan terbaik. Langkah penguatan tata kelola ini harus sejalan dan konsisten dengan target pencapaian RPJMD 2025-2029,” tuturnya.

Dengan keseimbangan antara pembangunan fisik, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta reformasi birokrasi, DPRD berharap pembangunan Jawa Barat dapat memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.