Uni Afrika Tolak Keras Campur Tangan Asing di Sudan

KHARTOUM - Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika, Minggu (16/8), menolak campur tangan asing dalam urusan internal Sudan dan upaya pembentukan entitas atau pemerintahan tandingan yang dapat mengancam persatuan dan kedaulatan negara tersebut.

Sikap itu terungkap dalam pertemuan antara Ketua Dewan Kedaulatan Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, dan delegasi Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika yang dipimpin oleh diplomat Aljazair, Mohamed Khaled, di istana kepresidenan di ibu kota Khartoum, ungkap pernyataan dari Dewan Kedaulatan Transisi.

Khaled, yang menjabat sebagai ketua bergilir dewan tersebut, menyebut pertemuan itu "produktif" seraya menyatakan bahwa pertemuan itu membahas berbagai isu terkait perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Sudan.

Dia menegaskan kembali kecaman dewan terhadap segala bentuk campur tangan asing dalam urusan internal Sudan, seraya menyatakan bahwa intervensi semacam itu "memperparah konflik."

Khaled juga menegaskan penolakan dewan terhadap upaya pembentukan entitas atau pemerintahan tandingan yang dapat merusak persatuan dan kedaulatan Sudan.

"Satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian abadi di Sudan adalah melalui dialog, rekonsiliasi nasional, dan pencapaian penyelesaian politik komprehensif yang memenuhi aspirasi rakyat Sudan," katanya.

Dia menyambut baik langkah-langkah terkait inisiatif perdamaian dan kembalinya pemerintah untuk menjalankan tugasnya dari Khartoum, serta menyebut langkah tersebut sebagai hal yang "sangat penting" bagi pemulihan fungsi lembaga-lembaga negara dan penyediaan layanan dasar bagi warga.

Khaled mendesak pemerintah dan kekuatan politik untuk menjadikan proses transisi lebih inklusif serta berupaya mencapai konsensus nasional yang mengarah pada sistem konstitusional melalui pemilihan umum yang bebas dan adil.

Sebelumnya pada Minggu (16/8), Perdana Menteri Sudan Kamil Idris menyampaikan kepada delegasi dewan tersebut bahwa dialog antarpihak Sudan akan "segera dimulai."

Sudan telah dilanda perang sejak April 2023. Konflik bersenjata itu melibatkan tentara nasional dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF), akibat perselisihan mengenai rencana integrasi RSF ke dalam militer reguler.

Konflik itu telah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan sekitar 13 juta orang mengungsi, menurut perkiraan PBB. Ant