Pemkab Cianjur Dapatkan Bantuan Dana Bagi Hasil Rp50 Miliar

CIANJUR -- Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menerima bantuan dana dari Pemerintah Pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp50 miliar yang disalurkan melalui Transfer Ke Daerah (TKD) untuk mendanai berbagai program prioritas.

Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian di Cianjur, Jumat, mengatakan bantuan dari pusat diproyeksikan menjadi stimulus penting untuk mendanai program pembangunan fisik maupun nonfisik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Anggaran tersebut juga digunakan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, perekonomian, pegawai, guru, tenaga kesehatan, tenaga kebersihan, serta program Universal Healt Coverage (UHC) agar tetap berjalan.

"Kami mendapat informasi DBH dari Pemerintah Pusat sudah turun sebesar Rp50 miliar, ini menjadi stimulus bagi Cianjur mudah-mudahan dapat membantu untuk pembangunan fisik maupun non fisik di Cianjur," katanya.

Dia menjelaskan dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat, membuat program UHC tetap berjalan dan kembali disalurkan, sedangkan sisanya akan dibagi untuk berbagai program lainnya yang menyentuh dan dirasakan langsung masyarakat.

Sehingga pihaknya memastikan penghentian atau penyesuaian skema UHC tidak membuat masyarakat miskin di Cianjur kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan, ditambah dengan anggaran bantuan dari pusat.

Dimana pihaknya tengah menyesuaikan kebijakan jaminan kesehatan dengan kemampuan anggaran daerah guna memastikan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Sehingga anggaran untuk UHC maupun JKN akan diprioritaskan bagi masyarakat miskin, termasuk warga lanjut usia yang sudah tidak mendapatkan perhatian atau dukungan dari keluarganya," kata dia.

Bantuan dari pusat tersebut juga akan digunakan dalam pembangunan ribuan ruang kelas yang rusak tersebar di wilayah utara hingga selatan Cianjur yang selama ini sulit dilakukan karena terbentur anggaran dimana perbaikan dilakukan dengan skala prioritas.