- Home
-
- Luar Negeri
-
- Belum Pernah Terjadi, AS R...
Belum Pernah Terjadi, AS Rancang Sanksi Ekonomi Paling Keras terhadap Iran
Jumat, 14 Agu 2026, 10:03 WIBWASHINGTON - Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan negaranya akan menerapkan langkah sanksi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran mulai pekan depan.
"Nantikan pengumuman lebih lanjut pekan depan karena kami akan menerapkan langkah-langkah yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah isolasi ekonomi terhadap suatu negara," ujar Bessent dalam wawancara dengan Newsmax.
Bessent menambahkan bahwa langkah ini akan mencakup kombinasi antara isolasi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan pemblokiran lebih lanjut terhadap Selat Hormuz.
Meski Teheran dan Washington telah menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri konflik yang bermula pada 28 Februari, pada 8 Juli, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa gencatan senjata tersebut tidak lagi berlaku.
Sejak saat itu pasukan AS telah melancarkan serangkaian serangan terhadap Iran. Komando Pusat AS (CENTCOM) berdalih serangan-serangan tersebut merupakan respons terhadap tindakan Iran yang menargetkan kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz.
Iran tak tinggal diam. Militernya membalasnya dengan menyerang pangkalan-pangkalan AS di Timur Tengah.
Pada awal Agustus, Trump mengumumkan bahwa ia telah membatalkan serangan terhadap Iran mengingat adanya potensi kesepakatan damai, yang mencakup pembukaan Selat Hormuz dan kesepakatan mengenai program nuklir.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan Iran dan Oman telah menyepakati rincian geografis rute pelayaran bagi kapal-kapal yang melintasi selat tersebut.
- Amerika Serikat
- sanksi ekonomi
Redaktur: Marcellus Widiarto
Penulis: Marcellus Widiarto
Berita Terkait:
-
AS Jatuhkan Sanksi Baru terkait Iran ke 16 Individu dan 11 Perusahaan
-
Syrian Airlines Terbang Lagi Aktifkan Rute Damaskus-Moskow
-
Wamenkomdigi Ungkap Tantangan “AI” dalam Peradilan
-
Presiden Prabowo Tegaskan Peran Strategis NU dalam Menjaga Stabilitas dan Masa Depan Bangsa
-
Komnas Perempuan Minta Pemerintah Libatkan Perempuan dalam Penanganan Karhutla
-
DPRD DKI Usul Revisi UU DKJ soal Rasio Representasi Dewan
-
Setelah Laut, Transjakarta Bakal Kelola Transportasi Udara
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.