31 Hektare di Bone Disulap Jadi Sentra Ayam Terintegrasi, Serap Ribuan Tenaga Kerja Lokal

BONE — PTPN I (Persero) memperkuat kontribusinya dalam pembangunan ekosistem pangan nasional melalui dukungan lahan seluas 31 hektare untuk pengembangan program Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari sinergi BUMN dalam membangun rantai pasok peternakan unggas dari hulu hingga hilir, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset perkebunan untuk kegiatan produktif yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Dari total lahan yang disiapkan, seluas 22 hektare diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas pembibitan ayam dan pabrik pakan oleh PT Berdikari (Persero). Sementara itu, PT Ugiagri Harapan Indonesia (UHI) akan memanfaatkan lahan seluas 9 hektare untuk pembangunan kandang pemeliharaan dan fasilitas pemotongan unggas.

Program HAT yang berlokasi di Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintah dalam memperkuat ekosistem pangan nasional. Lokasi pembangunan ditinjau Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Jumat (25/9).

Dalam kunjungan tersebut, Amran didampingi Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, jajaran direksi BUMN, PTPN I (Persero), PTPN III (Persero), ID FOOD, PT Berdikari, serta sejumlah pihak terkait.

Menteri Pertanian meminta seluruh pihak mempercepat pembangunan agar fasilitas HAT dapat beroperasi sesuai target pemerintah.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, HAT 1 Juli tahun depan sudah beroperasi. Ini salah satu penekanan Presiden kepada kami. Oleh karena itu, tidak ada lagi hambatan, baik dari segi birokrasi maupun teknis,” kata Amran.

Di areal yang dikelola PTPN I (Persero) Regional 8 Camming tersebut, PT Berdikari akan mengembangkan sejumlah fasilitas, antara lain Farm Parent Stock (PS) Broiler, Farm PS Layer, unit penetasan atau hatchery, serta pabrik pakan terpadu.

Sementara itu, PT UHI akan membangun kandang komersial, farm pullet, fasilitas komersial petelur, Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), dan cold storage.

Direktur Utama PTPN I (Persero) Abdul Rivai Ras mengatakan, kunjungan Menteri Pertanian menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah dan BUMN dalam membangun ekosistem pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Kehadiran Bapak Menteri Pertanian di Desa Mappesangka hari ini menjadi dorongan moral sekaligus penegasan atas sinergi strategis BUMN dan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan, khususnya pemenuhan protein hewani masyarakat,” ujar Rivai.

Menurut Rivai, peran PTPN I (Persero) tidak berhenti pada penyediaan lahan. Perusahaan juga mendorong pemanfaatan aset produktif perkebunan agar memberikan nilai tambah sekaligus menjadi bagian dari pengembangan ekosistem peternakan modern.

Melalui skema kerja sama operasi (KSO), PTPN I (Persero) berkolaborasi dengan dua mitra strategis dalam pengembangan HAT. Bersama PT Berdikari, PTPN I (Persero) menyiapkan pemanfaatan lahan seluas 22 hektare dengan jangka waktu kerja sama 30 tahun, dengan usulan tahap awal seluas 15 hektare.

“Kolaborasi ini dirancang dari hulu ke hilir guna menciptakan rantai pasok unggas yang efisien, berdaya saing tinggi, dan memberi nilai tambah maksimal bagi perekonomian daerah,” kata Rivai.

PTPN I (Persero) juga memastikan pemanfaatan aset untuk pengembangan HAT dilakukan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, tertib administrasi, serta sesuai dengan ketentuan tata ruang.

Tahapan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) telah diselesaikan. PTPN I (Persero) memastikan lokasi pembangunan RPHU dan cold storage tidak berada pada kawasan yang tumpang tindih dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Rivai mengatakan, areal Kebun Camming yang digunakan untuk pengembangan proyek tersebut telah dipastikan sebagai lahan produktif dan tidak berada dalam konflik maupun okupasi pihak lain.

Bagi PTPN I (Persero), pengembangan HAT di Mappesangka menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan aset perkebunan sekaligus memperkuat kontribusi BUMN dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Selain membangun fasilitas peternakan, pengembangan kawasan HAT diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja, tumbuhnya aktivitas usaha baru, serta terbentuknya rantai pasok pangan hewani yang lebih kuat di Sulawesi Selatan.

“Proyek HAT ini tidak semata-mata membangun infrastruktur peternakan, melainkan membuka lapangan kerja lokal baru, meningkatkan perputaran ekonomi pedesaan, serta memosisikan Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pasokan pangan hewani di kawasan timur Indonesia,” ujar Rivai.

Ia menegaskan PTPN I (Persero) siap mengawal kolaborasi tersebut hingga seluruh tahapan pembangunan selesai dan kawasan HAT dapat beroperasi sesuai target pemerintah.