Rekrut Mantan Pejabat AS, Mulai Terkuak Think Tank Singapura Diduga Bagian dari Operasi Intelejen Asing

SINGAPURA - Sebuah perusahaan yang terdaftar secara resmi di Singapura kini menjadi sorotan setelah penyelidikan menemukan sejumlah kejanggalan dalam aktivitasnya.

Dari Channel News Asia, perusahaan bernama Infoassa memperkenalkan diri sebagai think tank sekaligus konsultan yang bergerak di bidang geopolitik. Namun, di balik keberadaan digitalnya, ditemukan sejumlah tanda mencurigakan, mulai dari identitas pegawai yang diduga palsu hingga kegiatan yang ternyata tidak pernah berlangsung.

Yang membuat kasus ini semakin menarik adalah pola perekrutannya.

Infoassa diketahui memasang sejumlah lowongan untuk mencari orang-orang yang memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan, militer, parlemen maupun lembaga kajian strategis.

Dalam laporan CNA, salah satu calon yang mereka dekati adalah seorang mantan pegawai pemerintah Amerika Serikat yang menggunakan nama samaran Maria.

Awalnya, tawaran tersebut terlihat seperti pekerjaan biasa. Maria ditawari posisi analis kebijakan jarak jauh yang sesuai dengan pengalaman dan keahliannya mengenai kawasan Indo-Pasifik.

Namun, kecurigaan mulai muncul setelah komunikasi dilakukan melalui alamat Gmail pribadi, bukan akun resmi organisasi.

Lebih mencurigakan lagi, Maria kemudian diminta mengerjakan sebuah tes tertulis mengenai rencana pertemuan Presiden AS,  Donald Trump dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping.

Dalam tugas tersebut, ia diminta menganalisis strategi tekanan Washington dan bahkan diminta berusaha menghindari penggunaan informasi yang tersedia secara terbuka.

Sebagai imbalannya, ia dijanjikan 500 dolar AS apabila berhasil menyelesaikan tes tersebut.

Maria akhirnya memilih tidak melanjutkan proses tersebut.

“Saya berpikir, paling tidak mereka mencoba mencuri pekerjaan saya. Dalam kemungkinan terburuk, saya menduga ini merupakan upaya perekrutan intelijen asing,” katanya kepada CNA. 

Kejanggalan bermunculan

Penyelidikan CNA kemudian menemukan sejumlah tanda bahaya lain.

Infoassa mengiklankan berbagai kegiatan diskusi mengenai geopolitik melalui halaman Facebook-nya. Namun, ketika informasi tersebut diperiksa, beberapa deskripsi acaranya ternyata memiliki kemiripan kata demi kata dengan tulisan yang sebelumnya diterbitkan organisasi lain, termasuk Council on Foreign Relations.

Bahkan, salah satu acara yang diklaim berlangsung pada 7 Agustus ternyata tidak ditemukan bukti bahwa kegiatan tersebut benar-benar terlaksana. 

CNA juga menemukan sejumlah persona yang disebut sebagai pegawai atau pihak yang berafiliasi dengan Infoassa.

Salah satunya bernama James Scoot.

Dalam profil LinkedIn yang kemudian dinonaktifkan, Scoot mengklaim pernah bekerja untuk dua organisasi di Singapura. Namun, pemeriksaan kepada kedua organisasi tersebut tidak menemukan catatan bahwa orang dengan nama tersebut pernah bekerja di sana.

Foto profil beberapa persona yang dikaitkan dengan Infoassa juga dinilai kemungkinan merupakan gambar palsu atau hasil buatan AI berdasarkan pengujian yang dilakukan.

Targetnya bukan sembarang orang

Yang membuat kasus ini semakin sensitif adalah siapa yang menjadi sasaran perekrutan.

Lowongan Infoassa secara konsisten mencari orang dengan pengalaman pemerintahan, militer, parlemen, think tank, hubungan internasional, atau kajian keamanan.

Posisi yang ditawarkan umumnya bersifat jarak jauh dan paruh waktu, dengan bayaran yang disebut berkisar antara 1.500 hingga 4.000 dolar AS  per bulan.

Menurut Associate Professor Dylan Loh dari Nanyang Technological University, model semacam ini tidak harus memiliki tingkat keberhasilan tinggi untuk menghasilkan informasi yang bernilai.

“Anda tidak membutuhkan tingkat perekrutan 80 atau 90 persen. Anda hanya membutuhkan satu atau dua sumber yang bagus dan itu bisa sangat menentukan,” ujarnya. 

Loh juga menilai perkembangan teknologi AI membuat pembuatan organisasi atau identitas palsu menjadi jauh lebih mudah dan murah.

Mirip pola operasi intelijen

Pola tersebut mengingatkan pada peringatan kelompok Five Eyes, jaringan kerja sama intelijen Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat.

Dalam peringatan sebelumnya, kelompok tersebut menyebut adanya penggunaan perusahaan kedok untuk mendekati orang-orang yang memiliki akses terhadap informasi sensitif.

Modusnya dapat dimulai dari tawaran pekerjaan yang terlihat normal. Kandidat kemudian diminta mengerjakan laporan atau analisis mengenai isu geopolitik. Dalam proses berikutnya, informasi mengenai jaringan kontak atau akses yang dimiliki kandidat dapat menjadi semakin penting.

Kasus ini juga mengingatkan pada perkara Dickson Yeo, warga Singapura yang pada 2020 dihukum di Amerika Serikat karena bertindak sebagai agen asing untuk China. Yeo diketahui menggunakan LinkedIn untuk mencari mantan pegawai pemerintah dan militer AS untuk menghasilkan laporan berbayar. 

Namun, penting dicatat: CNA tidak menemukan bukti definitif bahwa Infoassa dikendalikan oleh jaringan yang sama dengan kasus-kasus tersebut. Identitas operator sebenarnya di balik Infoassa juga belum dapat dipastikan. 

Perusahaan itu ternyata benar-benar terdaftar

Ada sisi lain yang membuat kasus ini semakin rumit.

Infoassa bukan sekadar nama yang muncul di internet. Data otoritas korporasi Singapura menunjukkan perusahaan tersebut memang memiliki struktur perusahaan lokal.

Perusahaan itu awalnya didirikan pada 2024 dengan nama Xinhaiyi Pte Ltd, sebelum berganti nama menjadi Infoassa pada Oktober 2025.

Namun ketika CNA mendatangi alamat terdaftarnya di kawasan Beach Road pada 5 Agustus, tidak ditemukan papan nama atau tanda fisik Infoassa. Lokasi tersebut justru menunjukkan keberadaan penyedia jasa sekretarial perusahaan. 

Ada pula temuan menarik pada infrastruktur situsnya.

CNA menemukan sejumlah karakteristik teknis yang sama dengan TheTruthInfo, salah satu situs yang disita pemerintah Amerika Serikat pada Juni dalam operasi yang menurut Washington berkaitan dengan dugaan perekrutan intelijen China.

Tetapi sekali lagi, kesamaan teknis tersebut belum membuktikan bahwa kedua situs mempunyai operator atau pemilik yang sama. 

Setelah kekhawatiran mengenai Infoassa mencuat ke publik, situs perusahaan tersebut kemudian tidak lagi dapat diakses.

Pakar perang informasi Max Lesser mengatakan pola semacam ini tetap menarik bagi pihak tertentu karena biaya pembuatannya relatif rendah.

“Metode tersebut masih bekerja dan biayanya tetap rendah,” ujarnya. 

Kasus Infoassa akhirnya menyisakan satu pertanyaan besar: apakah ini hanya perusahaan konsultan yang dibangun secara amatir, atau bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengumpulkan informasi dari orang-orang yang pernah berada di lingkaran pemerintahan dan keamanan?

Untuk saat ini, jawabannya masih belum terungkap. Yang sudah terlihat adalah pola yang cukup mengkhawatirkan—**identitas profesional yang dipertanyakan, acara yang diduga fiktif, dan tawaran pekerjaan yang menyasar orang-orang dengan pengalaman strategis.