Peringati 81 Tahun Serangan Bom Atom, Hiroshima Desak Pemimpin Dunia Hapus Senjata Nuklir

HIROSHIMA - Hiroshima mendesak para pemimpin dunia untuk menghapuskan senjata nuklir di tengah meningkatnya ketegangan global, saat memperingati 81 serangan bom atom AS ke kota di Jepang itu, Kamis (6/8), dan menyesalkan senjata nuklir terus digunakan oleh kekuatan besar sebagai "alat intimidasi" dalam konflik militer.

"Mengabaikan kekejaman senjata nuklir dan menerima penggunaan kekerasan untuk mengejar kemakmuran sendiri berisiko memicu siklus pembalasan kekerasan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan Hiroshima atau Nagasaki lainnya," kata Walikota Hiroshima Kazumi Matsui dalam Deklarasi Perdamaian yang dibacakan selama upacara peringatan tahunan.

Peringatan tersebut disampaikan setelah konferensi peninjauan terbaru untuk Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir gagal menghasilkan dokumen konsensus, dan di tengah konflik yang sedang berlangsung, termasuk perang yang dipimpin AS terhadap Iran dan invasi Russia ke Ukraina.

"Tentu Anda (para pembuat kebijakan) memahami bahwa penggunaan senjata nuklir apa pun akan menimbulkan kerusakan dahsyat bagi umat manusia, dan non-proliferasi serta pelucutan senjata nuklir hanya dapat diatasi melalui upaya multilateral," katanya. "Anda pasti menyadari pentingnya memberi contoh."

Mengheningkan cipta dilakukan pada pukul 8.15 pagi, tepat pada saat bom uranium dijatuhkan oleh pesawat pengebom AS Enola Gay dan meledak di atas kota itu pada tanggal 6 Agustus 1945, menewaskan sekitar 140.000 orang pada akhir tahun tersebut.

Perdebatan semakin memanas mengenai apakah perlu mempertimbangkan kembali tiga prinsip lama negara tersebut, yaitu tidak memproduksi, memiliki, atau mengizinkan senjata nuklir di wilayahnya, di tengah memburuknya kondisi keamanan regional.

Dalam pidatonya, Perdana Menteri Sanae Takaichi mengatakan Jepang menjunjung tinggi tiga prinsip non-nuklir, dan sebagai satu-satunya negara yang pernah mengalami kengerian kehancuran nuklir dalam perang, memiliki misi untuk terus gigih dalam upayanya mewujudkan dunia yang bebas dari senjata nuklir.

Pada bulan Mei, konferensi peninjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, yang diadakan setiap lima tahun sekali, berakhir untuk ketiga kalinya berturut-turut tanpa hasil konsensus setelah pertemuan selama sebulan di New York.

Matsui menghubungkan kurangnya kemajuan konferensi tersebut dengan "para pemimpin politik yang menyalahkan pihak lain untuk membenarkan perilaku mereka sendiri," dengan mengatakan bahwa kata-kata dan tindakan mereka "mengguncang fondasi perdamaian dan stabilitas global sambil mengabaikan kewajiban yang ditetapkan oleh NPT."

Takaichi mengatakan, meskipun konferensi peninjauan tersebut membuktikan bahwa mewujudkan penghapusan senjata nuklir adalah hal yang sulit, "kita tidak boleh menghentikan perjalanan kita."

Seiring meningkatnya ketegangan di panggung internasional, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan dalam sebuah pernyataan bahwa "norma dan batasan yang telah membantu mencegah malapetaka nuklir sedang tertekan" dan bahwa "pedang nuklir kembali dikibaskan atas nama kekuasaan dan paksaan."

Dalam pernyataan yang dibacakan oleh Izumi Nakamitsu, Wakil Sekretaris Jenderal PBB dan Perwakilan Tinggi untuk Urusan Perlucutan Senjata, Guterres menyerukan untuk memilih "dialog daripada perpecahan, kerja sama daripada konfrontasi, dan keamanan bersama daripada keuntungan sempit."

Seiring dengan terus berkurangnya jumlah hibakusha, para penyintas bom atom, Matsui menyerukan kepada generasi muda untuk menjadikan "penghapusan senjata nuklir sebagai hal yang masuk akal dalam komunitas internasional" dan "membantu menciptakan lingkungan yang tidak memungkinkan para pembuat kebijakan untuk bergantung pada pencegahan nuklir."

Matsui juga mendesak Jepang untuk berpartisipasi sebagai pengamat dalam konferensi peninjauan Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir pada bulan November.

Jepang belum bergabung dengan perjanjian larangan nuklir karena ketergantungannya pada payung nuklir AS untuk pencegahan.