ASN Yang Segera Memasuki Masa Pensiun Perlu Persiapan

KOTIM – Tidak bisa ditolak di mana saat usia kerja rampung. Sebelumnya, perlu dipersiapkan untuk pension. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menghadirkan layanan pensiun otomatis Siap Pensiun untuk mempermudah pengurusan hak pensiun aparatur sipil negara (ASN).

"Inovasi yang dihadirkan ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi modern, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat serta kesejahteraan ASN," kata Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kotim Bima Ekawardhana di Sampit, Selasa.

Bima mengatakan transformasi birokrasi menjadi kebutuhan seiring perkembangan teknologi informasi, meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta tuntutan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Menurut dia, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu fokus reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi.

Sejalan dengan kebijakan nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Kabupaten Kotim berkomitmen menghadirkan layanan yang mudah diakses, cepat, transparan, efisien, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun ASN.

Layanan Siap Pensiun dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi pensiun dengan mengubah pola pelayanan yang sebelumnya bersifat administratif menjadi lebih proaktif, terintegrasi, dan sesuai kebutuhan ASN.

Setiap ASN yang memasuki masa purna tugas telah memberikan pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Pemerintah berkewajiban memastikan hak kepegawaian mereka terpenuhi tepat waktu dan sesuai prosedur.

Melalui layanan tersebut, Pemkab Kotim dapat mengidentifikasi ASN yang mendekati batas usia pensiun lebih awal, memantau kelengkapan data kepegawaian, mengintegrasikan proses administrasi antarunit kerja, serta mempercepat pengusulan hingga penerbitan keputusan pensiun.

Inovasi Siap Pensiun juga menjadi bagian dari penerapan tata kelola pemerintahan berbasis data dengan mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik, meningkatkan akurasi informasi, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta mendukung penerapan konsep tanpa kertas.