Survei: 76 Persen Warga Jepang Tolak Kepemilikan Senjata Nuklir

Tokyo - Jajak pendapat yang dilaporkan salah satu media besar pada Minggu (2/8) menunjukkan bahwa 76 persen penduduk Jepang mendukung penegakan tiga prinsip non-nuklir negara itu, yaitu tidak memproduksi, memiliki, atau mengizinkan senjata nuklir di wilayahnya.

Survei tersebut juga menemukan bahwa 77 persen percaya bahwa Jepang seharusnya tidak mengharapkan pembagian senjata nuklir, sebuah pengaturan di mana Amerika Serikat akan menempatkan senjata nuklir di Jepang untuk operasi bersama.

Karena Jepang adalah satu-satunya negara yang pernah menderita akibat bom atom dalam perang, hasil tersebut menyoroti sentimen anti-nuklir yang kuat seiring meningkatnya perdebatan tentang revisi prinsip-prinsip tersebut.

Dukungan agar Jepang bergabung dengan Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir menjelang konferensi peninjauan pertamanya pada November berada di angka 55 persen, turun 5 poin persentase dari tahun sebelumnya.

Orang-orang yang menentang Jepang bergabung dengan perjanjian tersebut berjumlah 42 persen, di mana 56 persen mengatakan perjanjian itu tidak akan mengarah pada penghapusan senjata nuklir, menurut survei yang hasilnya dilaporkan Tokyo Shimbun.

Ketika ditanya tentang langkah-langkah AS baru-baru ini, 90 persen responden mengatakan mereka menentang aksi militer AS terhadap Iran dan Venezuela.

Dari mereka yang disurvei, 44 persen mengatakan pemerintah Jepang seharusnya menyatakan keprihatinan atas serangan AS terhadap Iran, sementara 34 persen mengatakan tanggapannya -- yang tidak mendukung maupun mengkritik serangan tersebut -- sudah tepat.

Sebanyak 63 persen responden mengatakan ada kemungkinan besar atau sedang bahwa senjata nuklir akan digunakan dalam perang dalam 10 tahun ke depan, turun 9 poin persentase dari 2024.

Sementara, 33 persen mengatakan ada kemungkinan besar atau sedang bahwa Jepang akan berperang, turun 2 poin persentase dari tahun sebelumnya.

Jepang dipandang sebagai negara yang cinta damai oleh 86 persen responden. Di antara mereka, 31 persen mengatakan penguatan diplomasi damai diperlukan agar Jepang tetap menjadi negara yang tidak berperang.

Terkait keputusan pemerintah pada April untuk mencabut larangan ekspor senjata mematikan, 36 persen mengatakan ekspor harus dibatasi pada peralatan yang tidak mematikan, bahkan kepada sekutu.

Sementara, gabungan 53 persen mengatakan larangan tersebut harus dipertahankan atau kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan kembali.

Survei yang menargetkan 3.000 orang berusia 18 tahun ke atas itu dilakukan pada Juni dan Juli oleh sebuah organisasi jajak pendapat nasional yang dibentuk oleh Kyodo News dan para anggotanya.