Pemanfaatan EBT di Indonesia Jauh dari Potensi yang Ada

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan potensi energi baru terbarukan (EBT) Indonesia sebesar 3.687 gigawatt (GW) membuka ruang pengembangan energi bersih untuk memperkuat ketahanan energi dan pembangunan daerah.

Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Yudhiawan dalam pembekalan Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Jakarta, Rabu (29/7) mengatakan energi baru terbarukan yang didominasi tenaga surya, hidro, dan angin itu, kapasitas terpasangnya hingga Juni 2026 baru mencapai sekitar 16.321 megawatt (MW) atau 16,32 gigawatt (GW).

Besarnya selisih antara potensi dan kapasitas terpasang menunjukkan masih tersedia ruang luas untuk mempercepat pemanfaatan energi bersih di Indonesia. Sebab itu, pengembangan EBT tidak hanya diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional, tetapi juga menopang pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Yudhiawan mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan pembangkit listrik nasional berkapasitas 69,5 GW, dengan tambahan pembangkit berbasis EBT mencapai 43,6 GW.

Pengembangan pembangkit tersebut didukung rencana pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer dan gardu induk berkapasitas 107.950 megavolt ampere (MVA).

Menurut dia, penguatan jaringan dan kapasitas pembangkit diperlukan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik, termasuk di kawasan transmigrasi serta wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Perluasan jaringan listrik menjadi pilihan bagi desa yang berada dekat jaringan distribusi, sedangkan sistem kelistrikan berskala kecil atau mini-grid berbasis EBT diarahkan untuk wilayah terpencil, kepulauan, dan permukiman yang tersebar.

Yudhiawan menyebut wilayah Papua memiliki potensi energi terbarukan lokal, antara lain tenaga surya dan mikrohidro, yang dapat dimanfaatkan untuk menyediakan listrik secara berkelanjutan di wilayah yang sulit dijangkau.

“Untuk wilayah yang sulit terjangkau, pendekatan berbasis energi lokal menjadi salah satu solusi agar masyarakat dapat memperoleh listrik secara berkelanjutan,” tuturnya.

Lebih Besar

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan potensi EBT menurut kajian lembaganya jauh lebih besar dari yang disampaikan pemerintah.

“Kajian IESR menunjukkan potensi EBT mencapai 7,7 terawatt (TW) untuk energi surya dan 2 TW untuk geothermal non konvensional,” kata Fabby.

Potensi dari dua sumber itu saja sudah mencapai 9,7 TW atau setara 9.700 GW. Angka tersebut hampir tiga kali lipat dari estimasi potensi EBT nasional versi Kementerian ESDM yang sebesar 3.687 GW dengan dominasi surya, hidro, dan angin.

Meski memiliki potensi besar, Fabby menyayangkan pemanfaatan EBT di Indonesia belum berjalan optimal. Buktinya bisa dilihat dari bauran energi terbarukan dalam energi primer nasional yang hingga saat ini masih tertinggal jauh dibandingkan porsi energi fosil.

Rendahnya tingkat pemanfaatan ini, kata Fabby, menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Padahal, dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki modal kuat untuk mempercepat transisi energi.

“Energi terbarukan bisa menyediakan energi yang handal dan terjangkau, serta membuat Indonesia mencapai kemandirian energi. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal ketahanan dan kedaulatan energi kita ke depan,” jelas Fabby.

Untuk mengejar ketertinggalan, Fabby mendorong pemerintah segera menetapkan target yang lebih ambisius dan mengikat secara hukum misalnya mandatory 40 persen dari total energi primer pada 2030 mendatang.

“Dengan target dan regulasi yang jelas, pemanfaatan EBT di Indonesia bisa melesat dan tidak tertinggal jauh dari potensi yang ada. Kita tidak boleh menyia-nyiakan potensi 9,7 TW ini,” pungkasnya.