Gubernur BI Baru Harus Jaga Stabilitas Ekonomi

Tugas bank sentral kini jauh lebih berat karena tidak lagi hanya berfokus pada stabilitas makroekonomi, tetapi juga memiliki mandat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Selain mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, dan memastikan stabilitas sistem keuangan, pimpinan bank sentral juga dituntut mendukung pertumbuhan ekonomi sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Kondisi tersebut membuat kebijakan moneter harus mampu menyeimbangkan dua tujuan yang kerap berhadapan, yakni menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty mengingatkan gubernur BI yang baru harus mampu mencari titik keseimbangan di tengah trade-off tersebut. Menurutnya, tugas bank sentral kini jauh lebih berat karena tidak lagi hanya berfokus pada stabilitas makroekonomi, tetapi juga memiliki mandat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Kalau suatu saat menghadapi trade-off, cari jalan tengahnya bagaimana, itu memang butuh seni. Kita butuh gubernur bank sentral yang bisa menjalankan tugas sekarang yang lebih berat, karena BI diberi mandat bukan hanya menjaga stabilitas melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Telisa, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Rabu (29/7).

Ia menjelaskan amanat baru tersebut berasal dari UU P2SK, yang memberi BI peran lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Namun, Telisa menegaskan fungsi utama bank sentral tetap menjaga stabilitas, mulai dari mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar, hingga mencegah krisis keuangan. Di sisi lain, BI juga dituntut mendukung pertumbuhan melalui penyediaan likuiditas dan penyaluran kredit.

Menurutnya, gubernur BI yang baru harus memiliki kompetensi, pengalaman, dan pemahaman mendalam mengenai sektor keuangan. Kredibilitas juga menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar.

Ia mencontohkan pengalaman Turki, ketika pergantian gubernur bank sentral yang dinilai sarat intervensi politik memicu depresiasi mata uang dan arus keluar modal (capital outflow).

“Kalau semuanya ngegas, siapa yang ngerem-nya? Moneter itu harus pro-stability. Walaupun ada pro-growth, utamanya tetap harus pro-stability. Kalau dua-duanya ngegas, kita bisa crash,” ujarnya.

Telisa juga mengingatkan independensi BI harus tetap dijaga dari intervensi politik agar kredibilitas kebijakan moneter tidak terganggu. Selain itu, ia menilai sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal perlu terus diperkuat.

Menanti Arah

Sementara itu, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menilai pasar keuangan domestik menunjukkan ketahanan yang lebih baik dari perkiraan setelah pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjiyo.

Head of Research & Chief Economist Mirae Asset, Rully Arya Wisnubroto, mengatakan reaksi pasar pada hari pertama relatif terkendali meski sebelumnya diperkirakan akan terjadi aksi jual besar, terutama pada saham-saham perbankan.

"IHSG memulai pekan dengan kinerja yang lebih resilien dari ekspektasi kami. Kami sebelumnya mengantisipasi sell-off signifikan, khususnya pada saham perbankan," ujar Rully.

Meski demikian, ia mengingatkan perhatian investor kini akan beralih pada proses transisi kepemimpinan BI dan konsistensi kebijakan moneter yang akan ditempuh.

"Meski demikian, kami melihat risiko ke depan meningkat, terutama terkait persepsi independensi BI yang berpotensi bergeser ke arah pro-growth. Hal ini dapat memicu volatilitas pada aset domestik," katanya.

Rully mencatat kehati-hatian investor mulai terlihat dari pelemahan rupiah yang sempat menembus 18.000 rupiah per dollar AS serta kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ke sekitar 7,35 persen. ers/YK/and