Wakapolda Sulteng Pimpin Rakor Karhutla, Perkuat Patroli dan Deteksi Dini Titik Api

JAKARTA - Wakapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol. Semmy Ronny Thabaa memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Aula Rupatama Lantai II Polda Sulawesi Tengah, Kamis (22/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah untuk memperkuat kesiapsiagaan serta menyatukan koordinasi berbagai instansi dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sulawesi Tengah.

Rakor ini melibatkan sejumlah unsur terkait, mulai dari TNI, BPBD, Basarnas, BMKG, Dinas Kehutanan, hingga Dinas Lingkungan Hidup. Hadir pula jajaran pemadam kebakaran, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi, perwakilan ORARI, RAPI, Senkom, serta pejabat utama Polda Sulteng.

Dalam sambutannya, Semmy menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja sama yang solid dari seluruh pihak. Kondisi geografis Sulawesi Tengah yang disertai potensi cuaca ekstrem dinilai dapat meningkatkan risiko kekeringan dan memicu kebakaran hutan maupun lahan.

Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, seluruh instansi diminta memperkuat langkah pencegahan dan deteksi dini di wilayah masing-masing. Upaya yang perlu ditingkatkan meliputi pemetaan kawasan rawan kebakaran, patroli terpadu, kesiapan personel, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Pemantauan titik panas atau hotspot juga menjadi perhatian dalam upaya mengidentifikasi potensi kebakaran sejak awal. Melalui pemantauan yang optimal, indikasi munculnya titik api diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Selain pencegahan, Wakapolda meminta seluruh unsur memastikan kesiapan menghadapi situasi darurat apabila karhutla terjadi. Kesiapan tersebut mencakup pelaksanaan pemadaman, evakuasi, hingga penyelamatan masyarakat yang berpotensi terdampak kebakaran.

Semmy juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti sengaja membakar hutan dan lahan. Langkah tersebut perlu diiringi dengan upaya pencegahan agar masyarakat memahami risiko serta konsekuensi dari tindakan pembakaran lahan.

Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, keselamatan personel harus menjadi prioritas bagi seluruh unsur yang terlibat. Ia turut menyoroti pentingnya edukasi dan pelibatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai pencegahan kebakaran serta mengurangi dampak yang mungkin ditimbulkan.

“Kami berharap rakor ini memperkuat koordinasi dan soliditas seluruh unsur terkait, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga penanganan karhutla secara cepat, tepat, dan terukur,” terangnya.

Setelah penyampaian arahan, kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari sejumlah instansi yang terlibat dalam penanganan karhutla. Materi disampaikan oleh Dirintel, Karo Ops, Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi, Kepala Basarnas, Kepala BMKG Provinsi, serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Paparan tersebut menjadi bagian dari pembahasan kesiapan masing-masing instansi dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Koordinasi antarlembaga diperlukan agar langkah pencegahan, pemantauan, dan penanganan di lapangan dapat berjalan secara terpadu.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan pembulatan serta penekanan kembali oleh Wakapolda Sulawesi Tengah. Semmy mengingatkan seluruh instansi agar menjaga kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi, dan mempertahankan komitmen bersama dalam mengantisipasi serta menangani karhutla.

Sementara itu, Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Achmad Muhaimin menyampaikan bahwa rakor tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan koordinasi dan kesiapan lintas sektor menghadapi potensi karhutla. Menurutnya, pencegahan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat, agar potensi kebakaran dapat ditangani sejak dini.

“Pencegahan karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak, termasuk dukungan masyarakat. Kami mengimbau masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan jika menemukan titik api agar dapat ditangani sejak dini,” imbuhnya.

Imbauan tersebut menegaskan bahwa pencegahan kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat dan instansi pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi masyarakat. Dengan tidak membakar lahan, melaporkan kemunculan titik api, serta mendukung upaya pencegahan, risiko meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tengah diharapkan dapat ditekan.