Korut Kecam Asean Soal Desakan Denuklirisasi

SEOUL - Saudari pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un yang berpengaruh menyerang blok negara-negara Asia tenggara pada hari Senin (27/7) karena berupaya mewujudkan Semenanjung Korea yang bebas nuklir, mengecam desakan tersebut sebagai seruan yang bodoh dan tidak masuk akal.

Pada forum keamanan regional tahunannya pekan lalu, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) menyatakan keprihatinan mendalam atas pengembangan senjata nuklir Pyongyang yang sedang berlangsung dan menekankan pentingnya dialog untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas abadi di Semenanjung Korea yang bebas nuklir.

Dalam pernyataan bersamanya yang dirilis pada Sabtu (25/7) Forum Keamanan Asean pun menegaskan perlunya upaya internasional untuk mewujudkan denuklirisasi penuh Semenanjung Korea secara damai.

Korut telah lama bersikeras pada haknya untuk memiliki senjata nuklir dan program misil balistik, meskipun hal itu dilarang berdasarkan ketentuan sanksi Dewan Keamanan PBB. Negara itu pun telah mengabadikan status nuklirnya dalam konstitusinya pada tahun 2023.

Saudari Kim Jong-un yang bernama Kim Yo-jong mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita KCNA bahwa ia menyatakan ketidakpuasan yang mendalam terhadap sikap bermusuhan yang terang-terangan dari forum tersebut yang mengikuti gembar-gembor Amerika Serikat (AS) tentang denuklirisasi dan mengabaikan konstitusi Korut.

“Kemampuan penangkalan nuklir merupakan perisai utama bagi kedaulatan negara sekaligus jaminan tertinggi dalam mempertahankan kedaulatan,” ucap Kim Yo-jong.

"Merupakan sebuah kegagalan dalam pemikiran strategis dan logika, serta perwujudan dari mimpi liar yang bodoh dan konyol untuk tetap berpegang teguh pada denuklirisasi Semenanjung Korea yang telah kehilangan maknanya secara konseptual dan praktis," kata Kim Yo-jong.

“Asean harus waspada agar tidak disalahgunakan sebagai corong bayaran bagi AS," imbuh dia.

Pada bulan Juni lalu, Kim Yo-jong yang merupakan tokoh kunci dalam komunikasi dan kebijakan luar negeri Korut, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa program senjata nuklir Korut bersifat final dan merupakan sebuah garis kebijakan pantang mundur.

 “Kemampuan nuklir Korut akan terus dikembangkan tanpa mengalami stagnasi sedikit pun,” ungkap Kim Yo-jong.

Pyongyang telah berulang kali menyatakan negaranya sebagai negara nuklir yang tak dapat diubah sejak pertemuan puncak Kim Jong-un dengan Presiden AS, Donald Trump, pada tahun 2019 gagal karena perbedaan pendapat mengenai cakupan denuklirisasi dan pencabutan sanksi.

Pengerahan  Pasukan

Sementara itu kantor berita KBS pada Senin melaporkan bahwa pemerintah Korea Selatan (Korsel) menyatakan sedang memantau dengan cermat kerja sama militer antara Korut dan Russia menyusul klaim Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, yang menyatakan bahwa Moskwa telah meminta pengerahan pasukan tambahan dari Korut.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korsel pada Senin mengatakan bahwa pemerintahnya terus memantau dengan cermat perkembangan terkait kerja sama militer antara Pyongyang dan Moskwa, namun menolak berkomentar mengenai masalah intelijen.

Pejabat tersebut juga menegaskan kembali posisi Seoul bahwa setiap kerja sama militer antara Pyongyang dan Moskwa yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB harus segera dihentikan.

Seorang narasumber pemerintah mengatakan sejauh ini belum terdeteksi adanya tanda-tanda pengerahan pasukan tambahan dari Korut.

Dalam sebuah postingan di X pada Sabtu (25/7), Presiden Zelenskyy mengklaim bahwa Russia sedang meminta tambahan 30 ribu pasukan dari Korut dan telah mempersiapkan fasilitas di wilayah Voronezh untuk menampung mereka sejak bulan lalu.

Zelenskyy juga menuduh bahwa Korut sedang bersiap untuk mengerahkan peluncur misil balistik tambahan ke Russia, sementara Moskwa membantu Pyongyang memperoleh pengalaman tempur dan meningkatkan kemampuan senjatanya.

Korut saat ini diyakini telah mengirim sekitar 20 ribu tentara ke Russia dengan sekitar 14 ribu di antaranya ditempatkan di sana per awal tahun ini. AFP/KBS/I-1