Mematangkan Pelaksanaan Percontohan Digitalisasi Bansos

Makassar - Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan persiapan pelaksanaan percontohan digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang menjadi bagian dari program pemerintah pusat untuk memperkuat akurasi, transparansi, dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat memimpin rapat koordinasi Pemantapan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Makassar, Senin, menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi bansos tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.

"Mari kita mendukung dan menyukseskan program digitalisasi bansos ini dengan cara menerima petugas atau agen dan menjawab pertanyaan dengan benar dan jujur. Dipastikan kerahasiaan data anda akan terjaga," ujarnya.

Ia mengajak seluruh warga Kota Makassar mendukung proses pendataan dengan menerima petugas atau agen pendata serta memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan secara benar dan jujur.

Menurutnya, proses pendataan merupakan tahapan penting dalam memastikan data masyarakat yang menjadi penerima maupun calon penerima bantuan sosial benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan.

"Karena itu, masyarakat tidak khawatir ketika didatangi petugas dalam rangka proses pendataan. Informasi yang diberikan diharapkan sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pemutakhiran dan pemadanan data," katanya.

Ia menilai data yang akurat menjadi fondasi utama dalam membangun sistem bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

Digitalisasi bansos diharapkan mampu mendorong pemerintah memiliki basis data yang lebih terintegrasi, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Dengan berbagai program perlindungan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang memang memenuhi kriteria dan membutuhkan intervensi pemerintah," katanya.

Pada kesempatan itu, ia menekankan bahwa percontohan digitalisasi bansos tidak boleh dimaknai sebatas perubahan proses pendataan dari sistem konvensional menjadi sistem digital.

Lebih dari itu, katanya, program tersebut harus menjadi kesempatan baik untuk memperbaiki kualitas data masyarakat secara menyeluruh.

"Ini bukan hanya tugas Dinas Sosial. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Semua perangkat daerah harus bergerak dan mengambil peran agar pelaksanaan piloting ini berjalan optimal," katanya.

Menurutnya, kompleksitas persoalan sosial di Kota Makassar membutuhkan kerja bersama antar-perangkat daerah.

Data masyarakat yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, kependudukan, hingga karakteristik wilayah perlu dikelola secara terkoordinasi agar proses verifikasi dan pemutakhiran dapat berjalan efektif.

Untuk memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan efektif, Munafri menginstruksikan Dinas Sosial Kota Makassar segera membangun koordinasi lanjutan dengan seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan lurah.

Pertemuan tersebut nantinya diarahkan untuk membagi tugas, menyusun strategi pelaksanaan, serta menetapkan peran dan penanggung jawab pada masing-masing perangkat daerah.

Pembagian peran yang jelas sebagai hal penting karena proses pendataan akan menyentuh masyarakat secara langsung hingga tingkat kelurahan.

"Semua harus tahu apa yang harus dilakukan. Jangan sampai ada yang menganggap ini hanya pekerjaan Dinas Sosial. Kita ingin seluruh perangkat daerah mengambil bagian sesuai tugas dan kewenangannya," ucapnya.