Alarm Kredit UMKM! Tumbuh Cuma 1 Persen, Ekonom Ungkap Masalah Struktural yang Menghambat

Jakarta – Pertumbuhan kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga Juni 2026 hanya mencapai sekitar 1 persen, jauh tertinggal dibandingkan pertumbuhan kredit nasional yang tumbuh 12,6 persen. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kesenjangan tersebut mencerminkan masih adanya persoalan struktural yang menghambat penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM. Menurutnya, penguatan ekosistem pembiayaan menjadi langkah penting agar target peningkatan porsi kredit UMKM dapat tercapai.

"Kesenjangan antara pertumbuhan kredit UMKM yang hanya sekitar 1 persen hingga Juni 2026 dan pertumbuhan kredit nasional sebesar 12,6 persen menunjukkan persoalan yang bersifat struktural. Padahal, UMKM menyumbang sekitar 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar," kata Yusuf di Jakarta, Sabtu (25/7).

Menurut Yusuf, persoalan tidak hanya terletak pada akses pembiayaan, tetapi juga lemahnya permintaan akibat menurunnya daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Kondisi tersebut menekan omzet dan arus kas pelaku UMKM sehingga memengaruhi kemampuan mereka mengakses kredit.

Di sisi lain, perbankan masih memandang UMKM sebagai segmen berisiko tinggi karena banyak pelaku usaha belum memiliki pembukuan yang rapi, legalitas usaha yang lengkap, maupun rekam jejak keuangan yang memadai.

Kondisi itu, lanjutnya, menjelaskan mengapa pertumbuhan kredit korporasi mampu mendekati 20 persen. Perbankan cenderung menyalurkan pembiayaan kepada debitur yang memiliki agunan kuat, arus kas stabil, serta informasi keuangan yang lebih transparan.

"Karena itu, peningkatan pembiayaan UMKM tidak cukup mengandalkan subsidi bunga atau mengejar target penyaluran kredit. Yang dibutuhkan adalah penguatan ekosistem agar UMKM menjadi lebih layak dibiayai," ujarnya.

Yusuf menilai regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 telah mengarah pada penguatan ekosistem pembiayaan, antara lain dengan membuka pemanfaatan data alternatif, seperti riwayat transaksi digital dan kekayaan intelektual, dalam proses penilaian kredit.

Namun, implementasi regulasi tersebut perlu dibarengi peningkatan kapasitas pelaku UMKM, mulai dari pembukuan sederhana, pemisahan rekening usaha dan pribadi, hingga digitalisasi transaksi. Menurutnya, kualitas data yang lebih baik akan meningkatkan akurasi penilaian risiko oleh perbankan.

Selain itu, Yusuf menekankan bahwa pembiayaan harus diikuti kepastian pasar. Jika permintaan belum pulih, tambahan kredit justru berpotensi meningkatkan beban utang tanpa mendorong produktivitas.

Ia mencontohkan pengalaman Korea Selatan dan Thailand, di mana UMKM yang terhubung dengan rantai pasok perusahaan besar melalui kontrak jangka panjang memiliki arus kas lebih stabil sehingga lebih mudah memperoleh pembiayaan.

"Model seperti ini layak diperkuat di Indonesia melalui insentif bagi korporasi yang bermitra dengan UMKM," katanya.

Menurut Yusuf, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga perlu terus difokuskan pada sektor produktif agar memberikan dampak lebih besar terhadap investasi dan penciptaan nilai tambah.

Kualitas Kredit

Dari sisi kebijakan, Bank Indonesia (BI) dinilai dapat memperkuat insentif penyaluran kredit melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).

Ia menambahkan, keberhasilan jangka panjang bergantung pada kolaborasi antara perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), dan lembaga seperti PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Fintech dapat meningkatkan akurasi credit scoring melalui teknologi machine learning, sementara PNM menjangkau pelaku usaha yang belum bankable.

"Yang tidak kalah penting adalah menjaga kualitas kredit melalui pendampingan dan pemantauan berbasis data agar rasio kredit bermasalah tetap terkendali. Jika seluruh kebijakan tersebut berjalan secara terpadu, target porsi kredit UMKM sebesar 25 persen pada 2029 akan lebih realistis sekaligus mampu memperkuat sektor produktif dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif," ujar Yusuf.

Senada dengan itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan pendekatan berbasis ekosistem menjadi kunci dalam pengembangan dan pembiayaan UMKM, dengan mendorong korporasi besar melibatkan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok.

"Jadi jangan hanya dilihat satu unit, tapi kita bisa melihat ekosistem dari UMKM tersebut," kata Destry dalam acara Economic Briefing 2026 di Jakarta, Jumat (24/7).

Destry mencontohkan besarnya potensi UMKM yang digerakkan kelompok perempuan di berbagai daerah. Menurut dia, sekitar 64 persen pelaku UMKM di Indonesia merupakan perempuan.

Ia berharap pendekatan ekosistem yang dibarengi peningkatan kualitas UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan inklusif.

Sementara itu, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro mengatakan pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa industri besar tumbuh karena ditopang oleh UMKM dan industri menengah yang menjadi bagian dari rantai pasok.

Ia mencontohkan Jepang, Jerman, dan Tiongkok sebagai negara yang berhasil membangun industri besar melalui penguatan ekosistem UMKM. Di Jepang dan Jerman, UMKM menjadi bagian penting rantai pasok sektor manufaktur, sedangkan Tiongkok melengkapinya dengan penguatan ekosistem digital dan pendidikan vokasi.

Menurut Solikin, UMKM dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Pertama, UMKM yang telah memiliki kinerja baik tetapi masih membutuhkan akses pasar yang lebih luas. Kedua, UMKM yang masih berkembang dan memerlukan penguatan manajemen usaha serta laporan keuangan. Ketiga, UMKM yang masih lemah dalam berbagai aspek sehingga membutuhkan pendampingan intensif.

"Itulah tantangan kita. Kalau bicara esensinya, jawabannya adalah ekosistem. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa yang dibangun adalah ekosistem. Kita tidak bisa mengembangkan UMKM secara sendiri-sendiri. Yang dibutuhkan adalah ekosistem end-to-end," jelas Solikin.

Ia menambahkan BI juga mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai kebijakan makroprudensial, seperti KLM dan RPIM, yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Selain itu, BI membina sekitar 3.000 UMKM, dengan sekitar 20 persen di antaranya telah berorientasi ekspor. Bank sentral juga menjalankan Program Intermediasi Percepatan Indonesia (PINISI) yang mempertemukan pelaku usaha dari sisi permintaan dan penawaran melalui policy dialogue, business matching, dan berbagai kegiatan lainnya.