Tugas Berat di Pundak Kaur Bengkulu Harus Kejar 7.000 Peserta

BENGKULU – Untuk memenuhi target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) 2026 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, mengejar kekurangan sekitar 7.000 peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Masih ada kekurangan sekitar 7.000 peserta untuk memenuhi target UCJ tahun 2026. Kami akan menggerakkan seluruh OPD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar target tersebut dapat tercapai," kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kaur Harles Feferman di Kaur, Kamis.

Capaian UCJ Kabupaten Kaur hingga Juli 2026 baru mencapai 15,71 persen, sedangkan target nasional tahun ini sebesar 35,35 persen. Kondisi itu menempatkan Kabupaten Kaur di peringkat ketiga terbawah di Provinsi Bengkulu.

Harles mengatakan capaian tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah karena Kabupaten Kaur sebelumnya berhasil mencatat kinerja positif dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pada 2025, capaian UCJ Kabupaten Kaur mencapai 32,17 persen, melampaui target nasional berada pada 31,36 persen. Capaian itu setara dengan 106,71 persen dari target yang telah ditetapkan.

Prestasi tersebut menempatkan Kabupaten Kaur di peringkat ketiga dan menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Bengkulu yang berhasil mencapai bahkan melampaui target UCJ yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

"Prestasi 2025 harus terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Jangan sampai capaian yang sudah baik justru menurun. Saat ini capaian UCJ kita baru 15,71 persen, sementara target nasional mencapai 35,35 persen. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama," kata dia.

Sementara itu hingga Juli 2026, menurut dia jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kaur tercatat lebih dari 6.300 peserta. Pemerintah daerah mengagendakan memperluas kepesertaan dengan menyasar pekerja formal, pekerja informal, aparatur pemerintah, dan pekerja rentan.

Selain mengoptimalkan peran OPD, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa, Pemkab Kaur akan melibatkan dunia usaha dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Harles mengatakan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kaur didorong memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan masyarakat yang masuk kelompok desil rendah.

"Kami juga akan menggandeng perusahaan agar memanfaatkan program CSR untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan. Dengan dukungan dunia usaha, kami optimistis kekurangan peserta dapat terpenuhi dan target UCJ 2026 bisa dicapai," katanya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu Ferama Putri mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Kaur dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dia mengatakan keberhasilan Kabupaten Kaur melampaui target UCJ pada 2025 menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperluas kepesertaan.

Ferama berharap kolaborasi lintas sektor kembali diperkuat pada 2026 sehingga peningkatan kepesertaan pekerja formal dan informal dapat berjalan optimal dan semakin banyak pekerja rentan di Kabupaten Kaur memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.