MPR RI Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik Lewat Penyempurnaan Standar Layanan

Ia juga memberikan sejumlah rekomendasi, antara lain penyempurnaan judul layanan, pemisahan yang lebih jelas antara persyaratan dan alur pelayanan, penambahan informasi mengenai pengajuan keberatan, penyajian total waktu pelayanan, serta penguatan perlindungan data pribadi pemohon.

Selain itu, Rizky menekankan pentingnya penerapan human-centric public service, yaitu pelayanan publik yang berfokus pada kebutuhan dan pengalaman masyarakat. Menurutnya, standar pelayanan perlu terus dievaluasi agar tetap sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengguna.

Sementara itu, Analis Kebijakan Pertama KemenPAN-RB, Dian Ayu Puspitasari, menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

Menurutnya, penyelenggara layanan perlu memahami pengalaman dan harapan masyarakat agar kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan pengguna.

Oleh karena itu, FKP menjadi ruang dialog yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pengalaman, harapan, maupun usulan perbaikan secara langsung kepada penyelenggara pelayanan.

"Kami harus memahami ekspetasi masyarakat agar pelayanan publik menjadi lebih manusiawi, cepat, adil, dan akuntabel," ujarnya.

Dian menambahkan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 telah menjamin hak masyarakat untuk berpartisipasi, mulai dari mengetahui standar pelayanan, menyampaikan masukan dan pengaduan, hingga mengawasi pelaksanaannya.

Dian berharap pelaksanaan FKP tidak hanya menjadi kegiatan formal untuk memenuhi ketentuan regulasi, tetapi benar-benar menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan manusia.