Akhiri Konflik Myanmar, Asean Tinjau Implementasi Konsensus Lima Poin

TOKYO - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) menyatakan akan “meninjau secara komprehensif” implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut sejak kudeta militer terhadap pemerintah terpilih di Myanmar pada 2021.

Langkah ini dilakukan setelah Asean melarang pemimpin dan menteri Myanmar untuk menghadiri KTT perhimpunan tersebut.

Pasca kudeta, Myanmar diwakili oleh perwakilan non-politik dalam setiap pertemuan Asean.

Dalam draf komunike yang dirilis di sela Pertemuan Menlu Asean (AMM) di Manila, Selasa (21/7), para menlu menyatakan "keprihatinan mendalam" atas konflik yang terus berlangsung dan situasi kemanusiaan di Myanmar, bahkan setelah pemerintahan partai yang didukung militer diluncurkan pada April setelah pemilihan umum yang diadakan oleh junta.

Selama pertemuan tersebut, para menlu Asean fokus mendiskusikan upaya normalisasi hubungan dengan Myanmar, sementara serangkaian pertemuan dengan sejumlah negara mitra termasuk AS, China, dan Rusia dijadwalkan pada akhir pekan ini.

Menlu Filipina Maria Theresa Lazaro mengatakan kepada wartawan bahwa selama AMM, ia telah membicarakan hasil pertemuan informal antara menlu Myanmar dan rekan-rekannya dari beberapa anggota Asean lainnya yang diadakan di Thailand pada 12 Juli, termasuk diskusi tentang bagaimana Asean dapat menilai kemajuan di Myanmar.

Menurut sumber diplomatik Asean, Kamboja tidak mengirim menlunya ke pertemuan informal di negara tetangga Thailand, sementara Malaysia hanya mengirim seorang pejabat senior.

Lazaro menambahkan bahwa ia juga memberi pengarahan kepada para peserta AMM tentang keterlibatannya dengan pemangku kepentingan lain dalam krisis politik Myanmar sejak kudeta, termasuk kelompok bersenjata etnis minoritas, serta penilaiannya tentang situasi terkini di lapangan.

Berbicara pada konferensi pers pada Senin (20/7), juru bicara Filipina Dominic Xavier Imperial mengatakan Asean "berharap Myanmar kembali ke meja perundingan dengan menteri dan juga pemimpinnya yang mewakili negara tersebut."

"Namun, saat ini, tentu saja, Anda semua menyadari bahwa negara-negara anggota Asean masih mencari cara untuk mencapai hal itu," ujarnya.

Ribuan orang di Myanmar tewas akibat tindakan keras yang dilancarkan oleh junta di bawah Jenderal Min Aung Hlaing, yang kemudian menjadi presiden negara itu pada April, serta dalam konflik antara militer dan pasukan pro demokrasi.

Asean pada Oktober 2021 memutuskan untuk tidak mengizinkan Min Aung Hlaing menghadiri KTT tahunan karena kurangnya kemajuan dalam implementasi Konsensus Lima Poin yang disusun oleh para pemimpin Asean setelah kudeta.

Konsensus itu mencakup, antara lain, penghentian segera kekerasan dan pengiriman utusan khusus Asean untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Banyak pemimpin pemerintahan sipil, yang digulingkan oleh kudeta, termasuk Aung San Suu Kyi, ditahan.

Meskipun banyak yang telah dibebaskan, Suu Kyi dilaporkan telah dipindahkan ke tahanan rumah di lokasi yang dirahasiakan setelah pemilu yang diselenggarakan junta pada Desember 2025 dan Januari lalu.

Selain isu Myanmar, para menlu Asean membahas perang yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran.

Para menteri mengeluarkan pernyataan singkat setelah pertemuan tersebut mengenai situasi di Timur Tengah, menyatakan "keprihatinan serius" atas permusuhan yang kembali memanas antara Washington dan Teheran.

"Kami sangat prihatin bahwa perkembangan ini sangat melemahkan upaya yang sedang dilakukan oleh para mediator utama dan mengurangi prospek penyelesaian damai melalui dialog dan diplomasi," kata para menlu Asean dalam pernyataan mereka.

Para menlu juga diyakini telah membahas konflik perbatasan Thailand-Kamboja dan isu-isu seputar Laut China Selatan, di mana Cina mengklaim kedaulatan atas sebagian besar perairan tersebut, termasuk wilayah yang juga diklaim oleh Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan.