Beban Pembiayaan Pemerintah dan Dunia Usaha Berpotensi Melonjak

» » Penghematan anggaran penting agar pemerintah dan otoritas moneter memiliki cukup ruang bermanuver dalam menjaga stabilitas ekonomi.

» » Stabilitas nilai tukar, pasar keuangan, hingga ruang fiskal nasional menjadi semakin rentan terhadap gejolak eksternal.

JAKARTA - Peluang Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed) kembali menaikkan suku bunga acuan pada tahun ini masih terbuka, meski inflasi pada Juni di negara ekonomi terbesar dunia itu mencatat penurunan bulanan pertama sejak 2020. 

Data tersebut sempat meredakan kekhawatiran pasar dan mendorong investor mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga pada Juli.

Gubernur The Fed, Kevin Warsh menegaskan inflasi yang masih bertahan di atas target 2 persen selama lima tahun terakhir tetap menjadi perhatian utama bank sentral AS. Kondisi tersebut membuat ruang bagi The Fed untuk kembali memperketat kebijakan moneter pada sisa tahun ini masih terbuka.

Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata yang diminta tanggapannya menilai peluang kenaikan suku bunga acuan The Fed masih cukup besar, terutama menjelang akhir 2026.

Menurut dia, penurunan inflasi di AS belum dapat dijadikan dasar bahwa tekanan harga benar-benar mereda. Bank sentral AS masih membutuhkan bukti bahwa inflasi terus menurun secara konsisten sebelum memutuskan mengubah arah kebijakan moneternya.

“Penurunan inflasi masih memerlukan bukti berkelanjutan. Sementara itu, sumber tekanan inflasi masih ada, salah satunya ketidakpastian akibat konflik di kawasan Teluk yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir,” kata Aloysius.

Apabila The Fed kembali menaikkan suku bunga, dampaknya tidak hanya dirasakan perekonomian AS, tetapi juga negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Suku bunga yang lebih tinggi di AS akan membuat aset berdenominasi dollar menjadi lebih menarik sehingga berpotensi menahan arus modal masuk ke Indonesia.

“Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan membuat ekonomi nasional masih berada dalam bayang-bayang instabilitas, terutama di sektor keuangan dan pasar modal,” katanya.

Aloysius mengatakan pemerintah dan otoritas moneter perlu mengantisipasi kemungkinan tersebut dengan menjaga ruang kebijakan agar tetap memadai jika tekanan eksternal meningkat.

Menurut dia, Indonesia juga perlu berhati-hati dalam menggunakan cadangan devisa untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Penggunaan cadangan devisa yang terlalu agresif dikhawatirkan akan mengurangi ruang kebijakan apabila tekanan di pasar keuangan berlangsung lebih lama.

“Karena itu, penghematan anggaran menjadi semakin penting agar pemerintah dan otoritas moneter memiliki ruang manuver yang cukup dalam menjaga stabilitas ekonomi. Langkah tersebut juga dapat membantu menghindari kebutuhan menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia secara berlebihan,” kata Aloysius.

Dengan demikian, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional apabila siklus pengetatan moneter global kembali berlanjut pada paruh kedua tahun ini.

Melemahkan Rupiah

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Fitra, Badiul Hadi, memperingatkan risiko pelemahan rupiah, arus modal keluar, hingga meningkatnya beban pembiayaan pemerintah dan dunia usaha.

“Bagi Indonesia, kebijakan itu berisiko memperlemah rupiah, memicu arus keluar modal, serta meningkatkan pembiayaan pemerintah dan dunia usaha,” kata Badiul.

Badiul menilai ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap aliran modal global membuat setiap perubahan kebijakan moneter AS cepat berdampak ke dalam negeri.

“Akibatnya, stabilitas nilai tukar, pasar keuangan, hingga ruang fiskal nasional menjadi semakin rentan terhadap gejolak eksternal," jelasnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat ketahanan fiskal. Caranya dengan memperluas basis penerimaan negara dan memastikan setiap rupiah belanja negara menghasilkan manfaat yang terukur.

“APBN tidak boleh dibebani program berbiaya besar yang efektivitasnya belum terbukti,” tegas Badiul.

Badiul menegaskan, sinyal kenaikan suku bunga The Fed seharusnya menjadi peringatan bagi Indonesia, tidak bisa terus bergantung pada kondisi eksternal yang menguntungkan. “Ketahanan ekonomi hanya dapat dibangun melalui fiskal yang sehat, belanja yang efektif, dan kebijakan yang berpihak pada produktivitas jangka panjang,” pungkasnya.